Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar rapat pembahasan kinerja dan efisiensi belanja anggaran tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, dan dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah, serta Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Badan Strategi Kebijakan. Kamis (13/02).
Rapat ini membahas beberapa agenda penting, termasuk pembentukan Tim Kerja Analisis Kebijakan, pemanfaatan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan dan Hukum (Sipkumham), analisis evaluasi kebijakan hukum di wilayah, serta diskusi strategi kebijakan hukum. Selain itu, rapat juga membahas Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di bidang Badan Strategi Kebijakan Kantor Wilayah Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Jonny Pesta Simamora menekankan pentingnya strategi kinerja dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran serta menyoroti permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan Kantor Wilayah Kalimantan Barat. “Kami akan selalu memberikan dukungan penuh kepada Tim Kerja Kantor Wilayah untuk memastikan bahwa semua program dan kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien,” ujar Jonny.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dengan pemangku kebijakan pada Badan Strategi Kebijakan Tingkat Pusat. Tindak lanjut dari rapat ini adalah pembentukan tim kerja yang akan terus berkoordinasi dan memantau pelaksanaan kebijakan serta efisiensi anggaran di tahun 2025.
Dengan dilaksanakannya rapat ini, diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan dan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang optimal di tahun mendatang.
Dokumentasi:
