Pontianak - Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan sebuah podcast bertema “Pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk Melindungi dan Mengembangkan Kreativitas”. Kegiatan ini bertempat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Tribun Pontianak dan Tribun Singkawang. Acara ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai urgensi perlindungan terhadap karya dan inovasi melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Senin (25/11).
Podcast ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Di antaranya adalah Pj Ketua TP PKK sekaligus Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari Harisson, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat, Eva Gantini, serta Plt. Kepala Badan Inovasi dan Teknologi Balitbang Provinsi Kalbar, Ismiraj Nasution. Acara dipandu oleh Jovanka, host dari tribun.com.
Windy Prihastari mengapresiasi sinergitas antara instansinya dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar. Windy menyoroti pencapaian pendaftaran enam sertifikat hak cipta atas karyanya yang merupakan bagian dari perlindungan terhadap inovasi lokal. Windy juga berharap langkah ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami pentingnya mendaftarkan HKI demi melindungi karya mereka.
Ismiraj Nasution juga menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama dengan Kemenkumham Kalbar dalam mendampingi pendaftaran HKI. Menurutnya, sinergitas ini penting untuk mempercepat perlindungan atas inovasi lokal di Kalimantan Barat, termasuk produk-produk unggulan yang memiliki potensi ekonomi tinggi.
Eva Gantini dalam paparannya menekankan pentingnya pendaftaran HKI untuk memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Eva menjelaskan bahwa pendaftaran ini tidak hanya melindungi karya dari pelanggaran, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi produk. Eva tak lupa juga mengingatkan bahwa prinsip “first to file” dalam pendaftaran merek menjadikan pendaftaran awal sebagai langkah krusial untuk mengamankan hak.
Selain itu, Eva memaparkan data terkait HKI di Kalimantan Barat hingga 2024, yang mencakup 714 pendaftaran merek, 71 paten, 622 hak cipta, dan indikasi geografis seperti Tenun Cual Sambas. Dua Kekayaan Intelektual Komunal Kalimantan Barat, yaitu Kopi Liberika Kayong Utara dan Beras Raja Uncak Kapuas Hulu, juga telah diakui secara resmi. Proses pendaftaran Tenun Cual Sambas kini sedang dalam tahap penyelesaian.
Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar berharap kolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dapat ditingkatkan untuk memaksimalkan potensi HKI di wilayah ini. Langkah ini diharapkan mampu melindungi warisan budaya dan sumber daya lokal dari klaim pihak luar sekaligus meningkatkan nilai ekonominya. Pemerintah Kabupaten/Kota juga diimbau untuk menyusun regulasi yang mendukung perlindungan HKI, guna mendorong masyarakat lebih aktif mendaftarkan karya dan inovasinya.
