Kubu Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat melalui kegiatan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (2/4).
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Jonny Pesta Simamora, ini melibatkan jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar, pemerintah desa, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta unsur pemberi bantuan hukum dan paralegal setempat.
Pembinaan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan layanan bantuan hukum di tingkat desa berjalan optimal, mudah diakses, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi.
Kedatangan tim Kanwil Kemenkum Kalbar disambut langsung oleh Kepala Desa Mekar Sari, Mahmudi, bersama perangkat desa. Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung terhadap Posbankum Desa Mekar Sari, termasuk layanan yang telah berjalan sejak pembentukannya pada tahun 2025.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa keberadaan Posbankum di desa merupakan ujung tombak pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Pos Bantuan Hukum di tingkat desa menjadi garda terdepan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Kanwil Kemenkum Kalbar hadir untuk memastikan layanan ini berjalan optimal, didukung oleh paralegal yang kompeten, serta terhubung dengan pemberi bantuan hukum yang terakreditasi,” tegas Jonny.
Ia juga menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah desa, paralegal, dan pemberi bantuan hukum menjadi kunci dalam menghadirkan layanan hukum yang cepat, tepat, dan solutif bagi masyarakat.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut disampaikan pula informasi terkait rencana peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang akan dilaksanakan secara virtual. Seluruh desa dan paralegal diharapkan dapat berpartisipasi aktif, termasuk dalam sesi telewicara untuk menyampaikan praktik baik layanan bantuan hukum di daerah.
Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi penguatan peran paralegal, khususnya dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum non litigasi, seperti konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan masyarakat.
Melalui pembinaan ini, Kanwil Kemenkum Kalbar kembali menegaskan perannya sebagai motor penggerak dalam perluasan akses keadilan, sekaligus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, hingga tingkat desa, mendapatkan layanan hukum yang berkualitas.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar bersama pemberi bantuan hukum akan terus melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Barat guna mewujudkan sistem layanan hukum yang inklusif dan berkeadilan. (Humas).
Dokumentasi:
