Pontianak – Dalam rangka memperkuat pemahaman mengenai tugas dan fungsi bidang kehumasan, birokrasi, teknologi informasi, dan keprotokolan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui Tim Kerja Program, Pelaporan, Humas, RB, TI, dan Protokol menggelar kegiatan sosialisasi kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum Kalbar dan dibuka secara resmi oleh Analis Kepegawaian Ahli Madya, Uray Aswin Umar, Rabu (4/6).
Dalam berbagai hal, Uray Aswin menyampaikan pentingnya pemahaman lintas bidang di lingkungan instansi pemerintah.
“Pemahaman yang komprehensif terhadap tugas dan fungsi di masing-masing bidang sangat penting, agar CPNS dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara efektif dan profesional. Kegiatan ini diharapkan menjadi bekal awal dalam menciptakan ASN yang adaptif, kompeten, dan berintegritas,” ujar Uray.
Sesi pertama diisi oleh Ardian Setiawan, Koordinator Tim Kerja Humas RB TI dan Protokol, yang membawakan materi tentang Humas dan Protokol. Ia menjelaskan bahwa humas pemerintah memiliki fungsi strategis dalam membangun citra positif instansi serta menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Fungsi utama humas antara lain menyampaikan informasi, membangun hubungan, dan melakukan persuasi publik. Ardian juga menyampaikan tentang unsur-unsur penting dalam keprotokolan, seperti tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, dan perlengkapan acara resmi.
Selanjutnya materi tentang Program dan Pelaporan disampaikan oleh Iwan Pramori. Ia menjelaskan tugas dan fungsi perencanaan serta pelaporan program, mulai dari penyusunan Renstra dan RKT, pemantauan dan evaluasi program, hingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Manajemen Risiko.
Materi mengenai Teknologi Informasi disampaikan oleh Very Shafrudin, yang memaparkan peran TI dalam mendukung sistem kerja digital di lingkungan Kementerian Hukum. Beberapa tugas utama meliputi pengembangan aplikasi, pengelolaan jaringan dan server, hingga mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sebagai penutup, Rudi Gunawan membawakan materi mengenai Reformasi Birokrasi dengan fokus pada pembangunan Zona Integritas (ZI). Ia menekankan pentingnya penerapan enam bidang perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini sebagai upaya percepatan reformasi birokrasi predikat Wilayah Bebas dari Menuju Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Melalui kegiatan ini, diharapkan para CPNS dapat memahami secara mendalam peran dan kontribusi masing-masing bidang dalam mendukung kinerja organisasi secara menyeluruh. (Humas: Yong)
Dokumentasi:
