Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Pejabat Fungsional di Bidang Hukum, meliputi Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analis Hukum, dan Penyuluh Hukum se-Kalimantan Barat. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Tengkawang Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (22/5).
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.I.P., M.Si., hadir membuka acara sekaligus menekankan pentingnya peran pejabat fungsional hukum dalam menyusun regulasi yang adil dan berpihak pada masyarakat. Turut hadir Gusti Ayu Putu Suwardani, Bc.I.P., S.H., M.Si. (Kepala BPSDM Hukum Kemenkum RI), Jonny Pesta Simamora, S.Ip., M.Si. (Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar), serta Dra. Eva Gantini, S.H., M.Si. (Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum).
Hadir pula jajaran pimpinan daerah, termasuk Kepala BKPSDM se-Kalimantan Barat, Kepala Biro/Bagian Hukum Pemprov dan Kabupaten/Kota, serta pejabat fungsional hukum se-Kalbar. Kegiatan ini menjadi wadah sinergi untuk meningkatkan kompetensi sekaligus menjawab tantangan kompleks di era globalisasi, seperti penyusunan peraturan yang berkualitas, analisis hukum mendalam, dan edukasi masyarakat.
Gusti Ayu Putu Suwardani dalam paparannya menyoroti peran BPSDM Hukum dalam pengembangan SDM hukum berbasis nilai Pancasila serta pentingnya uji kompetensi bagi jabatan fungsional. Sesi tanya jawab berlangsung dinamis, dengan antusiasme peserta menyoroti pelaksanaan diklat dan uji kompetensi di daerah.
Kegiatan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis diantara nya Nota Kesepakatan Sinergi Pemprov Kalbar-Kemenkum untuk diklat dan uji kompetensi jabatan fungsional, Evaluasi kelas jabatan Analis Hukum agar setara dengan Perancang PerUU, Advokasi penyusunan formasi pejabat fungsional hukum di kabupaten/kota, Pertemuan Menteri Hukum dengan kepala daerah untuk sinkronisasi kebijakan dan Optimalisasi peran Kanwil Kemenkum dalam sosialisasi perkembangan regulasi.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan kolaborasi pusat-daerah kunci mewujudkan hukum yang responsif. "Dengan penguatan kapasitas ini, kami harap produk hukum di Kalbar semakin berkualitas, adil, dan menjamin kepastian hukum," pungkasnya.
Kegiatan ditutup pembacaan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola hukum daerah yang selaras dengan konstitusi dan nilai Pancasila.
Dokumentasi:
