Pontianak – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Walikota (Perwako) tentang Pembelajaran Muatan Lokal Berdasarkan Potensi dan Keunikan Lokal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Selasa (25/3/2025), sebagai upaya strategis melindungi dan melestarikan kekayaan budaya lokal di tengah arus globalisasi. Selasa (25/03).
Rapat dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Pontianak, Iwan Amriadi AP, M.Si., yang menekankan pentingnya integrasi muatan lokal dalam kurikulum pendidikan. "Pontianak memiliki keragaman budaya, dari seni Melayu, Tionghoa, Dayak, hingga kearifan lokal lainnya. Jika tidak diajarkan secara sistematis, generasi muda bisa kehilangan identitasnya," ujarnya.
Dipandu oleh *Kepala Bagian Hukum Sekda, Fery Abdi, SH., MH., rapat dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalbar. Salah satu poin krusial adalah penyusunan materi muatan lokal yang aplikatif, seperti pengenalan tari Jepin, bahasa Melayu Pontianak, cerita rakyat (Bujang Nadi), hingga kuliner khas.
Dono Doto Wasono, SH., MH. (Ahli Madya Kementerian Hukum Kalimantan Barat) menegaskan, draf Perwako harus memenuhi aspek hukum sesuai UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan, Usman, S.Pd, menyoroti perlunya kolaborasi dengan Dewan Kebudayaan dan komunitas adat untuk implementasi efektif.
Hasil rapat akan ditindaklanjuti dengan penyempurnaan draf Perwako, termasuk penjabaran teknis pelaksanaan di sekolah. Kebijakan ini diharapkan bisa diterapkan tahun ajaran mendatang, memperkuat fondasi pendidikan berbasis kearifan lokal di Pontianak.
Dokumentasi:
