Pontianak-Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menyelenggarakan Rapat Majelis Pemeriksa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Provinsi Kalimantan Barat dan dilanjutkan dengan Rapat Pleno MKNW Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis (26/2/2026) bertempat di Ruang Rapat Yasonna H. Laoly.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat selaku Ketua Majelis Pemeriksa MKNW Provinsi Kalimantan Barat, serta dihadiri Majelis Pemeriksa, Tim Administrasi Sekretariat MKNW, notaris yang dimohonkan persetujuan pemanggilannya, dan seluruh anggota MKNW dalam forum pleno yang dilaksanakan secara virtual.
Rapat diawali dengan pemaparan Sekretaris MKNW Provinsi Kalimantan Barat mengenai urgensi pelaksanaan rapat pemeriksaan sebagai pengantar agenda. Agenda ini merupakan tindak lanjut atas surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat terkait permohonan persetujuan pemanggilan notaris dalam proses penyelidikan.
Pelaksanaan rapat berpedoman pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa setiap pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum wajib memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.
Permohonan persetujuan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP lama maupun KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), yang terkait dengan akta yang dibuat oleh notaris dimaksud. Dalam forum Majelis Pemeriksa, dilakukan pembahasan secara objektif, profesional, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian guna memastikan terpenuhinya aspek perlindungan jabatan notaris sekaligus mendukung proses penegakan hukum.
Rapat Majelis Pemeriksa berlangsung dengan tertib dan menghasilkan kesimpulan untuk memproses seluruh permohonan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Pleno MKNW Provinsi Kalimantan Barat secara virtual guna memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum.
Sebagai tindak lanjut, Sekretariat MKNW Provinsi Kalimantan Barat akan menyiapkan administrasi surat balasan sesuai hasil Rapat Pleno serta melakukan koordinasi lanjutan dengan penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa mekanisme persetujuan pemanggilan notaris melalui MKNW merupakan bentuk perlindungan terhadap jabatan notaris sekaligus menjaga keseimbangan dengan kepentingan penegakan hukum.
“Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap permohonan pemanggilan notaris diproses secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di satu sisi, kita menjaga marwah dan independensi jabatan notaris, namun di sisi lain tetap mendukung aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara proporsional,” tegas Jonny.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum menjadi prinsip utama dalam setiap proses pengambilan keputusan di lingkungan MKNW Provinsi Kalimantan Barat.
Melalui pelaksanaan rapat ini, Kanwil Kemenkum Kalbar menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi notaris secara profesional serta memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Dokumentasi:
