Mempawah - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, mendampingi Menteri HAM RI, Bapak Natalius Pigai, dalam acara HUT Keramat Patih Patinggi Tariu Borneo Bangkule Rajakng. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu, 8 Maret 2025, di Keramat Patih Patinggi, Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Acara ini dihadiri Penasihat Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal (Purn) H. Dudung Abdurachman, Staf Khusus Menteri HAM, Bapak Thomas Harming Suwarta, Kapus Pengembangan SDM HAM, Aditya Sarsito Sukarsono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Zuliansyah, serta Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenham Kalimantan Barat, Kristiana M. Samosir.
Rombongan tamu kehormatan disambut dengan meriah oleh Panglima Jilah, dilanjutkan dengan tarian sambutan dan ritual pemotongan bambu sebagai simbol penghormatan. Setelah itu, para tamu kehormatan diberi syal adat dan dipersilakan menuju pentas utama untuk menyaksikan pertunjukan barongsai. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian gelar adat kepada Menteri HAM RI, Natalius Pigai, yang dinobatkan sebagai Patih Nagari Binua Tarabit. Sementara itu, Jenderal (Purn) H. Dudung Abdurachman diberi gelar Panglima Binua Nagari sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam menjaga keutuhan NKRI.
Dalam sambutannya, Panglima Jilah menyampaikan ucapan terima kasih kepada para tamu kehormatan dan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara ini. Ia juga menyampaikan harapan agar sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat dapat terus terjalin untuk menjaga keutuhan NKRI dan penegakan HAM. Selain itu, Panglima Jilah mengusulkan agar dibentuk Kantor Wilayah HAM di Kalimantan Barat untuk memudahkan penanganan isu-isu HAM di daerah.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketahanan Nasional, Jenderal (Purn) H. Dudung Abdurachman, dalam sambutannya menyatakan komitmennya untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Beliau juga menanggapi usulan terkait permasalahan perbatasan dengan menyatakan akan melaporkan hal tersebut kepada Presiden agar aparat penegak hukum (APH) turun ke lapangan untuk melakukan antisipasi. Dudung menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila dan keutuhan NKRI dalam setiap langkah pembangunan.
Menteri HAM RI, Natalius Pigai, mengungkapkan kebahagiaan dan kehormatannya atas pemberian gelar adat tersebut. Dalam sambutannya, Natalius Pigai menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam proses pembangunan, terutama terkait perizinan penggunaan tanah adat. Natalius menegaskan bahwa tanah harus clean and clear serta mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah adat. Selain itu, masyarakat setempat harus dilibatkan sebagai pemilik atau karyawan dalam proyek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Menteri HAM juga menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh menghilangkan tatanan budaya yang dianut oleh masyarakat adat. Beliau menyatakan kesiapan Kementerian HAM untuk menerima laporan terkait kasus tanah dan kriminalisasi, selama masih dalam ranah eksekutif. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian sertifikat sebagai Sahabat HAM kepada Panglima Jilah dan pimpinan TBBR (Tariu Borneo Bangkule Rajakng) lainnya. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya mereka dalam menjaga nilai-nilai adat dan memperjuangkan hak masyarakat adat di Kalimantan Barat.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat adat, tetapi juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi untuk menjaga keutuhan NKRI dan penegakan HAM. Melalui acara ini, diharapkan dapat tercipta solusi konkret dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Dokumentasi:
