PONTIANAK — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia, resmi menutup kegiatan Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) jabatan administrasi dan fungsional di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat. Kegiatan berlangsung selama dua hari, dan ditutup pada Kamis (22/05) di Ruang Aula Kanwil Kemenkum Kalbar.
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani menyampaikan Berbagai penutupannya secara langsung. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa penilaian kompetensi merupakan elemen krusial untuk memastikan bahwa ASN menduduki jabatan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, baik secara manajerial maupun aspek sosial budaya.
“Penilaian ini penting untuk mengukur sejauh mana kompetensi seseorang telah sesuai dengan standar jabatan yang dipersyaratkan. Dari menyelesaikan kita bisa menilai kelayakan sekaligus memetakan potensi mereka di masa mendatang,” ujar Gusti Ayu di hadapan para peserta dan asesor. Penilaian ini dilakukan menggunakan metode Assessment Center tingkat sederhana dengan pendekatan multi-metoda dan multi-asesor.
Menurutnya, jabatan administrasi dan fungsional dalam sistem pemerintahan memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Jabatan administrasi yang mengatur koordinasi dan manajemen, sementara jabatan fungsional, keahlian, dan spesialisasi bidang. Oleh karena itu, penilaian terhadap keduanya harus dilakukan secara objektif dan profesional.
BPSDM Hukum juga menegaskan bahwa hasil penilaian kompetensi ini tidak hanya akan diberikan kepada pejabat yang berwenang, tetapi juga kepada peserta yang berkepentingan. Sertifikat resmi akan dikeluarkan sebagai bukti bahwa peserta telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh rangkaian penilaian dengan baik.
“Semoga hasil yang diperoleh menjadi bekal untuk pengembangan karier ASN di Kemenkum Kalbar sekaligus kontribusi nyata dalam menyukseskan organisasi. ASN yang kompeten adalah aset sekaligus penggerak perubahan birokrasi kita,” tutur Gusti Ayu. Ia berharap peserta mampu menjadi problem solver di institusi masing-masing.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora mengapresiasi kegiatan penting ini. Dirinya menyampaikan bahwa penilaian kompetensi di Kalimantan Barat sebagai upaya menciptakan tata kelola SDM pemerintahan yang lebih adaptif dan akuntabel.
“Kegiatan ini merupakan proses yang penting dalam pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan sosial kukutual,” jelas Kakanwil.
Selama dua hari pelaksanaan, Asesor Aparatur SDM Ahli Utama Iwan Kurniawan selaku penjamin mutu menjelaskan para peserta sebanyak 60 peserta ini menjalani serangkaian simulasi dan tes untuk mengukur aspek kepemimpinan, komunikasi, integritas, hingga kemampuan pemecahan masalah.
Hadir mendampingi pada kegiatan ini Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini, Asesor Aparatur SDM Ahli Utama Iwan Kurniawan selaku Penjamin Mutu beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hajrianor, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Hukum Kalimantan Barat Zuliansyah, Pejabat Manajeral dan Non Manajerial pada Kanwil Kemenkum Kalbar.
Dokumentasi:
