Pontianak – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hajrianor dan Ahli Muda SDM Ardian Setiawan, mengikuti secara virtual Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025. Acara yang berpusat di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Jakarta, Rabu (14/5).
Hadir Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, pejabat setingkat menteri, pimpinan lembaga mitra, serta pemangku kepentingan strategi. Sinergi untuk Indonesia Emas 2045 Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta menegaskan, MoU ini menjadi landasan kolaborasi jangka panjang yang berdaya guna dan berkelanjutan. “Ini langkah konkret mendukung misi Presiden Prabowo Subianto untuk memacu Indonesia menuju visi Emas 2045 melalui Asta Cita. Sinergi lintas sektor kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional yang kian kompleks,” ujarnya. Ia menambahkan, kepastian hukum menjadi landasan utama menciptakan iklim kerja yang sehat, produktif, dan pelayanan publik yang inklusif.
Dihadiri 20 Lembaga Strategis Menteri Supratman dalam Persetujuannya menyebutkan, 20 menteri/lembaga ikut menandatangani MoU, antara lain: Mahkamah Agung (diwakili Sekretaris MA Sunarto) Bank Indonesia (Gubernur Feri Wardio) Kepolisian RI (Kapolri) Kementerian Pendidikan Dasar-Menengah dan Pendidikan Tinggi (Wakil Menteri) Kementerian Koperasi (Menteri) Kementerian Komunikasi dan Digital (Menteri Nesar Patria) BUMN (Wakil Menteri Kartika Wirjo) Lembaga lainnya seperti BPKP, KPPU, Kementerian dan Investasi. “Atas nama Kemenkum, saya apresiasi komitmen seluruh mitra.
Kolaborasi ini sesuai Arahan Presiden Prabowo agar kita bekerja sinergis dalam Kabinet Merah Putih,” tegas Supratman. Transformasi Digital dan Inovasi Layanan Menteri Supratman memaparkan capaian transformasi digital Kemenkumham, termasuk: Pelayanan kilat pendaftaran koperasi “Merah Putih” (1.000 pendaftaran/jam). e-Harmonisasi (proses harmonisasi selesai dalam 5 hari). Pengembangan Super Apps “Caraka” (integrasi layanan digital Kemenkumham) yang ditargetkan rampung tahun depan. bisa menyelesaikannya dalam 4 hari berkat digitalisasi. Inovasi ini didukung Kemenkominfo dan Bank Indonesia,” ujarnya.
Restrukturisasi Kemenkum Pasca-reorganisasi, Kemenkum kini memiliki 3 Direktorat Jenderal (Perundang-undangan, Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual) dan 3 Badan (Kajian Strategis, Pembinaan Hukum Nasional, Pengembangan SDM). Supratman mengajak seluruh lembaga mitra mengintensifkan berkoordinasi, khususnya dalam penyusunan regulasi untuk menghindari kebijakan yang tumpang tindih. "Kami siap memperluas kerja sama. Bulan depan akan ada penyesuaian nomenklatur untuk optimalisasi peran," tutupnya.
Dokumentasi:
