Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Kemenkum Kalbar Dukung Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih melalui Pendampingan Hukum

Gambar WhatsApp 2025 05 27 pukul 15.04.37

Pontianak  – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menghadiri Kegiatan Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Daerah/Kelurahan Merah Putih di Aula Garuda Komplek Kantor Gubernur Kalbar. Kementerian Kehadiran Hukum Kalbar ini menegaskan peran strategisnya dalam memberikan dukungan hukum, termasuk pendampingan penyusunan akta notaris dan penguatan payung hukum koperasi, sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2025, Selasa (27/05).

Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, bersama Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, memimpin program peluncuran yang melibatkan jajaran Forkopimda, bupati/wali kota se-Kalbar, rektor Untan, kepala dinas terkait, serta perwakilan desa secara luring dan bold. Dalam sambutannya, Gubernur menyoroti peningkatan pembentukan koperasi dari 31,10% (667 desa) pada 25 Mei menjadi 49,60% (1.064 desa) per 26 Mei 2025, dengan target pencapaian 80%.

“Kemenkum Kalbar berkomitmen mempercepat proses hukum pendirian koperasi, termasuk fasilitasi akta notaris dan harmonisasi regulasi melalui Pergub,” tegas Jonny Pesta Simamora. Langkah ini sejalan dengan upaya percepatan yang meliputi: Pembentukan Satgas Koperasi Merah Putih melalui SK Gubernur, Penyusunan Pergub sebagai payung hukum, Alokasi anggaran untuk legalitas koperasi, Koordinasi lintas kementerian/lembaga (termasuk Kementerian Hukum), Pemetaan risiko pengembangan usaha koperasi.

Wamen Pertanian Sudaryono menekankan, koperasi ini menjadi "outlet kebijakan pemerintah" untuk menjamin program seperti stabilisasi harga sembako (minyak goreng Rp15.700/liter, beras Rp12.500/kg) hingga ke desa. “Presiden Prabowo mengutamakan ekonomi kerakyatan, termasuk efisiensi anggaran Rp750 triliun untuk pupuk dan sekolah berasrama,” jelasnya.

Kegiatan ditutup dengan dialog dan konferensi pers bersama Wamen Pertanian, Gubernur, serta kepala daerah se-Kalbar. Kemenkum Kalbar kembali menegaskan kesiapan mendukung aspek hukum guna mewujudkan koperasi sebagai pilar ekonomi desa.

Dokumentasi:
Gambar WhatsApp 2025 05 27 pukul 16.51.45Gambar WhatsApp 2025 05 27 pukul 16.54.00Gambar WhatsApp 2025 05 27 pukul 16.52.45Gambar WhatsApp 2025 05 27 pukul 16.55.08Gambar WhatsApp 2025 05 27 pukul 16.56.06Gambar WhatsApp 2025 05 27 pukul 16.59.37 1Gambar WhatsApp 2025 05 27 pukul 17.00.18

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. K.S. Tubun No. 26, Kel. Akcaya, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78121
PikPng.com phone icon png 604605   Pengaduan Langsung ke Kanwil Kemenkum Kalbar +62 82352580955
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    humascrew.p2l@gmail.com
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    humascrew.p2l@gmail.com

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


Copyright ©Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI


      Youtube kemenkumham

  Jl. K.S. Tubun No. 26, Pontianak, Kel. Akcaya
Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78121
  082352580955
   humascrew.p2l@gmail.com