Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat turut serta dalam kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 serta Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Zona Integritas. Acara ini berlangsung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum), Ruang Kelas 306, pada Senin dan Selasa, 6–7 Januari 2025.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bagian Program dan Humas, Uray Aswin Umar, Kepala Sub Bagian Humas RB TI Kanwil Kemenkumham Kalbar, Ardian Setiawan, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Iwan Pramori didampingi oleh JFT Haris Fadillah. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan Zona Integritas sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
Kegiatan hari pertama dimulai dengan arahan dari Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan, Bramantyo Agung Nugroho. Arahan tersebut menjelaskan mekanisme kegiatan dan tujuan utama yang ingin dicapai dalam penyusunan RKT RB 2025.
Selanjutnya, peserta melaksanakan sesi penyusunan RKT dengan berbagai sasaran utama. Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik. Kegiatan ini juga membahas target terkait Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Pelayanan Publik, dan Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas.
Peserta melanjutkan pembahasan mengenai Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Survei Penilaian Integritas, dan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR.
Hari kedua dimulai dengan pembahasan sasaran utama lainnya, seperti Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks Reformasi Hukum, serta Tingkat Digitalisasi Arsip. Moderator dan notulen yang bertugas memastikan diskusi berjalan lancar dan produktif.
Sesi berikutnya berfokus pada indikator tata kelola, termasuk Indeks Tata Kelola Pengadaan, Indeks Pengelolaan Aset, serta indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Selain itu, pembahasan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan peningkatan Indeks Sistem Merit juga menjadi agenda penting.
Pada sesi penutup, peserta membahas Indeks BerAKHLAK sebagai indikator integritas kinerja serta menyelesaikan finalisasi RKT RB 2025. Kegiatan resmi ditutup dengan komitmen bersama untuk mewujudkan target yang telah direncanakan.
Kepala Sub Bagian Humas RB TI Kanwil Kemenkumham Kalbar, Ardian Setiawan, menyampaikan bahwa kehadiran dalam kegiatan ini mencerminkan dukungan penuh Kemenkumham Kalbar terhadap implementasi reformasi birokrasi yang berkelanjutan. "Penyusunan yang matang dan kolaborasi yang solid diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan," ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi Kemenkumham Kalbar untuk terus berkomitmen mendukung penguatan Zona Integritas di lingkungan kerja, dengan fokus pada peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
Penyusunan RKT RB 2025 ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mencapai target reformasi birokrasi secara nasional. Dengan dukungan seluruh peserta, termasuk perwakilan dari Kantor Wilayah, indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat diwujudkan secara optimal.
Kemenkumham Kalbar optimis hasil dari kegiatan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya untuk internal institusi, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menerima manfaat langsung dari pelayanan publik yang lebih baik. (Humas: Yulizar)
Dokumentasi:
