Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Barat tengah memfinalisasi Nota Kesepahaman Bersama guna memperkuat sinergi antara sektor pemerintahan dan dunia usaha. Hal ini dibahas dalam rapat virtual melalui Zoom Meeting yang berlangsung pada Kamis, 08 Mei 2025, bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.
Rapat yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Deswati, JFT dan JFU AHU, serta Tim Helpdesk AHU ini fokus pada penyempurnaan draf Nota Kesepahaman yang akan ditandatangani kedua belah pihak. Membuka diskusi, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Deswati menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan pelayanan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pengusaha.
“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya seremonial, tetapi menjadi langkah nyata untuk mendorong efisiensi layanan hukum dan mendukung pertumbuhan usaha di Kalimantan Barat,” ujar Deswati.
Nota Kesepahaman ini dirancang untuk mencakup berbagai aspek kolaborasi, mulai dari penyederhanaan prosedur hukum, peningkatan akses konsultasi hukum, hingga penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan yang terintegrasi. Rapat juga menghasilkan sejumlah Kesepahaman teknis sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang efektif dan terukur.
Lebih lanjut, Deswati mengungkapkan bahwa penandatanganan resmi Nota Kesepahaman direncanakan akan dilaksanakan pada Jumat, 23 Mei 2025 di Hotel Alimoer, Pontianak, dengan dihadiri oleh perwakilan kedua institusi. “Kami optimistis ini akan menjadi titik tolak penguatan peran Kementerian Hukum dalam mendukung dunia usaha, serta memperbaiki iklim investasi di daerah,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, akan dibentuk tim koordinasi, disusun mekanisme pelaksanaan kerja sama, dan ditetapkan program kerja prioritas. Selain itu, akan dilakukan sosialisasi dan monitoring berkala untuk memastikan seluruh pihak memahami dan menjalankan Kesepahaman ini secara konsisten.
Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi pijakan baru dalam membangun kemitraan strategis antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong pelayanan hukum yang berkualitas dan iklim ekonomi yang inklusif di Kalimantan Barat. Turut hadir Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM KADIN Kalbar Jamaan Elvi Eluwis beserta jajaran.
Dokumentasi:
