Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025. Acara ini berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat . Turut hadir dalam acara ini Kepala Bagian Umum, Ferry Indrawan, dan Plh. Kasubag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Ika Pusdikawati. Selasa (17/12).
Penyerahan DIPA dan TKD ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Pemerintah Provinsi, Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat, perangkat daerah kabupaten/kota, perwakilan Kementerian Keuangan, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga di wilayah Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kukuh Sumardono Basuki, menyampaikan bahwa pelaksanaan APBN di Kalimantan Barat berjalan cukup baik. Hingga 30 November 2024, pendapatan negara telah mencapai lebih dari Rp11 triliun, belanja mencapai Rp9,8 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp19,321 triliun. Ia berharap capaian ini dapat mendekati target di akhir tahun.
Kukuh juga menyoroti tantangan dalam meningkatkan pendapatan negara. Rasio pajak yang rendah dan tingginya rasio modal-output menjadi perhatian serius. Ia mengingatkan pentingnya upaya bersama untuk menutup kebocoran anggaran dan memastikan belanja negara lebih efektif. Dengan demikian, target pendapatan negara sebesar Rp3.000 triliun pada APBN 2025 dapat tercapai.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Kalimantan Barat, H. Harisson, M.Kes., menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang efisien dan efektif. Ia menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk memangkas pengeluaran yang tidak prioritas, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, demi efisiensi anggaran.
Harisson juga menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan anggaran. Ia berharap pemerintah pusat turut mendukung efisiensi anggaran dengan mengurangi kegiatan sosialisasi tatap muka yang membebani perjalanan dinas perangkat daerah. Sebagai solusinya, kegiatan tersebut bisa diganti dengan pertemuan daring.
Lebih lanjut, Harisson menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia mencatat bahwa sektor industri manufaktur di Kalimantan Barat masih stagnan, sehingga diperlukan inovasi dan kerja keras untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru yang berkelanjutan.
Acara ini diakhiri dengan penyerahan simbolis DIPA dan TKD kepada perwakilan pemerintah daerah. Dengan adanya penyerahan ini, diharapkan seluruh pihak dapat segera menjalankan program pembangunan tahun 2025 demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (Foto/Narasi:Yulizar).
Dokumentasi:
