Sambas – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan koordinasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas dalam rangka penguatan layanan Administrasi Hukum Umum serta optimalisasi fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di daerah, Kegiatan yang berlangsung di Kantor Satpol PP Kabupaten Sambas ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum beserta jajaran analis hukum, pejabat fungsional, serta tim layanan Administrasi Hukum Umum. Jumat (28/11).
Kehadiran tim Kanwil disambut langsung oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Sambas Ilham Jamaluddin, bersama pejabat struktural bidang penegakan Peraturan Daerah. Koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi, menyamakan persepsi, serta memastikan pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sesi pembahasan, terungkap sejumlah hambatan dalam pelaksanaan fungsi PPNS di Kabupaten Sambas, terutama terkait pemahaman teknis mengenai tugas penyidikan dan struktur kelembagaan yang belum optimal. Kepala Satpol PP Sambas, Ilham Jamaluddin, menyampaikan bahwa pemahaman teknis PPNS baru meningkat setelah mengikuti diklat di Megamendung. Namun hingga kini, Kabupaten Sambas belum memiliki sekretariat maupun koordinator PPNS sebagai wadah pembinaan, pengawasan, dan koordinasi.
Selain itu, Ilham menekankan pentingnya sosialisasi lintas instansi agar kewenangan PPNS dapat berjalan optimal dan dipahami seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menyampaikan rencana pembentukan koordinator PPNS pada struktur Satpol PP sebagai langkah penguatan fungsi kelembagaan.
Pada kesempatan tersebut, Kanwil juga menyerahkan Berita Acara Pelantikan kepada Ilham Jamaluddin yang telah resmi dilantik sebagai PPNS pada 13 November 2025. Penyerahan tersebut sekaligus mempertegas status kewenangan penyidikan bagi pejabat yang bersangkutan.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum mengapresiasi keterbukaan informasi serta komitmen Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mendukung peningkatan kualitas peran PPNS. Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam memperkuat penegakan hukum daerah yang profesional dan berkeadilan.
Ke depan, Kanwil Kemenkum Kalbar akan menindaklanjuti hasil kegiatan ini dengan mendorong percepatan pembentukan sekretariat PPNS dan koordinator PPNS di Kabupaten Sambas. Selain itu, akan dilakukan sosialisasi terkait pendidikan, asesmen PPNS bersama Kejaksaan Agung, kewenangan penyidikan, serta dukungan sarana prasarana penegakan hukum. Koordinasi lanjutan dengan Kepolisian dan Kejaksaan juga akan diperkuat untuk memastikan pelaksanaan penyidikan berjalan efektif dan sesuai prosedur hukum.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa penguatan PPNS merupakan bagian strategis dalam mendukung tata kelola hukum di daerah.
“Penguatan kelembagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian penting dari upaya negara memastikan penegakan hukum yang efektif di daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Satpol PP Sambas, bukan hanya bentuk sinergi, tetapi langkah strategis untuk memastikan setiap PPNS memiliki kompetensi, kewenangan, dan fasilitas yang memadai dalam menjalankan tugas penyidikan,” ujar Jonny.
Ia menambahkan bahwa percepatan pembentukan struktur kelembagaan PPNS di daerah harus menjadi prioritas bersama.
“Kami berharap setelah koordinasi ini, pembentukan sekretariat, koordinator PPNS, serta dukungan fasilitas dapat segera direalisasikan. Peran PPNS bukan hanya pelengkap, tetapi garda depan dalam penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat,” tegasnya. (Humas).
Dokumentasi:
