Sambas - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan koordinasi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sambas dalam rangka penguatan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan pembinaan badan hukum di daerah. Pertemuan berlangsung di kantor Kesbangpol Sambas, Jumat (28/11).
Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum bersama tim Analis Hukum Ahli Muda, JFU dan JFT Administrasi Hukum Umum, serta Helpdesk AHU. Sementara dari pihak Kesbangpol hadir Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sambas, Edi, S.E., M.Eng., Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas, Herry Aprizal, S.I.P., M.A.P., serta staf Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas, Riswanda, A.Md.
Dalam paparannya, perwakilan Kanwil menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terbangun dengan baik selama ini. Selain itu, dijelaskan pula peran Kantor Wilayah dalam pembinaan dan fasilitasi layanan badan hukum, termasuk partai politik, lembaga, serta organisasi masyarakat.
Sementara itu, Plt. Kepala Kesbangpol Kabupaten Sambas, Edi, menyampaikan bahwa hingga November 2025 terdapat lebih dari 341 organisasi masyarakat di Kabupaten Sambas yang tersebar di 19 kecamatan, dengan 141 di antaranya tercatat masih aktif. Jenis kegiatan ormas di Sambas cukup variatif, mulai dari sosial, keagamaan, kemanusiaan, olahraga hingga kepemudaan.
Untuk memastikan pengelolaan administrasi lebih tertib, Kesbangpol mensyaratkan akta notaris dan pengesahan badan hukum dari Ditjen AHU sebagai dasar legalitas ormas. Kesbangpol juga telah mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIOLA (Sistem Informasi Online Organisasi Kemasyarakatan) dalam proses pencatatan sekaligus pemantauan aktivitas organisasi. Selain itu, Satgas Ormas turut dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran ketertiban umum.
Terkait partai politik, saat ini terdapat 10 partai politik yang memiliki legalitas dan terdaftar resmi di Kabupaten Sambas. Pemerintah daerah juga telah melibatkan ormas sebagai mitra dalam berbagai program pembangunan, termasuk penyelenggaraan kegiatan kepemiluan bersama KPU.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat akan terus memperkuat koordinasi dengan Kesbangpol Sambas guna pembaruan data ormas dan partai politik, memastikan kepatuhan prosedur pendaftaran badan hukum, serta mendorong peran aktif organisasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah.
Sebagai penutup rangkaian koordinasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan pentingnya langkah kolaboratif antara instansi pusat dan daerah dalam menjaga tertib administrasi badan hukum dan memastikan ormas serta partai politik memiliki landasan legal formal yang sesuai ketentuan.
Dalam kesempatan tersebut, Jonny menyampaikan:
“Sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalbar dan pemerintah daerah, khususnya Kesbangpol, sangat penting dalam menciptakan tata kelola organisasi masyarakat dan partai politik yang tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Kami berkomitmen mendukung proses legalitas dan pembinaan ormas agar keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan pembangunan daerah,” ujar Jonny Pesta Simamora. (Humas: Young).
Dokumentasi:
