Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan koordinasi strategis dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah penyelesaian berbagai permasalahan pelayanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Kalimantan Barat. Kamis (22/1).
Koordinasi tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida Wahid, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Taufik Sabarudin serta JFU Pelayanan AHU Andi Juliardi. Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah agenda penting, antara lain kebutuhan data calon notaris tahun 2026, penguatan fasilitas pengolah data bagi tim teknis, serta tindak lanjut perbaikan data badan hukum yang belum terverifikasi dalam sistem AHU.
Selain itu, pembahasan juga menyoroti layanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang kini sepenuhnya dialihkan ke aplikasi PPNS Online. Sistem SIMPADU dinyatakan telah dinonaktifkan seiring optimalnya deteksi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui mekanisme kode billing pada aplikasi PPNS Online.
Tim Kanwil Kemenkum Kalbar turut melakukan koordinasi dengan Direktorat Tata Negara terkait progres permohonan Pewarganegaraan Anak Berkewarganegaraan Terbatas. Dari hasil koordinasi diketahui sebagian permohonan telah berada di Sekretariat Negara, sebagian masih dalam proses di Badan Intelijen Negara (BIN), dan beberapa lainnya berada pada tahap penandatanganan Menteri.
Penguatan bidang kenotariatan dan jaminan fidusia juga menjadi perhatian serius. Bersama Direktur Perdata, dibahas restrukturisasi Majelis Pengawas Daerah (MPD), penguatan peran sekretariat melalui dukungan pemerintah daerah, serta peningkatan sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Fidusia guna meningkatkan kepatuhan pendaftaran dan mengoptimalkan PNBP.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan tugas di daerah sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, sekaligus meningkatkan kualitas dan kepastian layanan hukum kepada masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa koordinasi dengan unit pusat merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh layanan Administrasi Hukum Umum di daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional.
“Koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh layanan Administrasi Hukum Umum di daerah berjalan selaras dengan kebijakan pusat. Kami ingin memastikan tidak ada kendala data, sistem, maupun kelembagaan yang menghambat pelayanan kepada masyarakat. Melalui sinergi yang kuat dengan Ditjen AHU, kami optimistis kualitas layanan hukum di Kalimantan Barat semakin baik, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum yang nyata bagi masyarakat,” ujar Jonny Pesta Simamora.
Ia menambahkan, seluruh hasil koordinasi tersebut akan segera ditindaklanjuti di daerah melalui sosialisasi, penguatan sistem, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, layanan hukum di Kalimantan Barat diharapkan semakin mudah diakses, cepat, dan berdampak nyata bagi masyarakat sepanjang tahun 2026. (Humas: Young).
Dokumentasi:
