Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan secara nasional bertempat diGrand Mercure Kemayoran, Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida Wahid, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Zuliansyah, serta Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Fery Indrawan, Senin (15/12).
Rapat koordinasi diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta. Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan program serta pengendalian kinerja yang terukur guna mendukung agenda strategis kementerian.
Selanjutnya, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyampaikan arahan kepada seluruh jajaran.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum menegaskan pentingnya transformasi birokrasi dan digitalisasi layanan sebagai fondasi menuju Kementerian Hukum berkelas dunia.
Transformasi tersebut tidak hanya menyentuh sistem, tetapi juga perubahan pola pikir aparatur dan pengguna layanan publik.
Menteri Hukum mengapresiasi kesiapan seluruh unit kerja, termasuk kantor wilayah, dalam menerima perubahan dan beradaptasi dengan sistem layanan berbasis digital.
Digitalisasi dinilai mampu mendorong transparansi, efisiensi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.
Dalam arahannya, Menteri Hukum juga menyoroti capaian kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, terutama dalam percepatan penyelesaian permohonan merek, paten, serta penguatan sistem royalti yang berdampak langsung pada nilai ekonomi kekayaan intelektual.
Selain itu, apresiasi turut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan atas percepatan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan di daerah.
Menutup arahannya, Menteri Hukum mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk terus menjaga integritas, memperkuat kolaborasi lintas unit kerja dan lintas kementerian, serta berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ditemui usai pembukaan kegiatan, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora menyampaikan bahwa keikutsertaan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat dalam rapat koordinasi ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap kebijakan nasional sekaligus komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan hukum di daerah.
“Kami menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 ini. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran, khususnya kantor wilayah, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja sekaligus menyelaraskan langkah strategis ke depan agar sejalan dengan kebijakan nasional,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora.
Lebih lanjut, Jonny Pesta Simamora menegaskan bahwa arahan Menteri Hukum terkait transformasi birokrasi dan digitalisasi layanan menjadi penguatan bagi Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Menurutnya, penguatan sistem layanan berbasis digital merupakan kunci dalam mewujudkan pelayanan hukum yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi ini dengan meningkatkan sinergi internal, memperkuat integritas aparatur, serta mendorong peningkatan kualitas layanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual di Kalimantan Barat, demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Dokumentasi:
