Pontianak - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, S.IP., M.Si., bersama jajaran pimpinan mengikuti Pelatihan Penguatan Substansi Pelayanan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, dan Pembinaan Hukum di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025. Pelatihan ini diadakan sebagai upaya strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, sejalan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta mewujudkan aparatur hukum yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif) dan BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Pelatihan yang berlangsung secara virtual ini diikuti oleh 99 peserta yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum seluruh Indonesia. Selain Jonny Pesta Simamora, turut hadir Hajrianor, SH, MH (Kepala Divisi Pelayanan Hukum) dan Zuliansyah, SH, M.Si. (Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum) dari Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional, berhasil guna, dan memberdayakan guna.
Pelatihan Kurikulum mencakup 26 jam pelajaran dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning). Materi pelatihan disampaikan oleh tenaga pengajar kompeten, termasuk Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, serta pejabat tinggi lainnya. Beberapa topik yang dibahas antara lain penguatan fungsi Majelis Pengawas (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terkait layanan kenotariatan, peningkatan pemahaman layanan jaminan fidusia, harmonisasi peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi peraturan di daerah, serta strategi penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual (KI) di era digital.
Pelatihan ini juga membahas pentingnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dalam mewujudkan keterbukaan informasi hukum. Selain itu, peserta diajak untuk memahami layanan strategi dan promosi kekayaan intelektual di daerah, serta penguatan substansi Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) di wilayah. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menganalisis proses bisnis pelayanan hukum, peraturan perundang-undangan, dan pelatihan hukum kepada masyarakat.
Sebagai bagian dari evaluasi, peserta diminta menyusun Rencana Aksi yang akan dipresentasikan dalam seminar pada 10 April 2025. Evaluasi pelatihan bersifat non-tes dan lebih banyak tekanan pada kemampuan teknis peserta dalam menyusun rencana aksi serta perubahan perilaku teknis setelah mengikuti pelatihan. Tim evaluasi yang terdiri dari tenaga pengajar akan memberikan penilaian tujuan terhadap presentasi penguasaan materi dan praktik lapangan peserta.
Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peserta, khususnya dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja di bidang pelayanan hukum, peraturan-undangan, dan pelatihan hukum. Dengan demikian, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat dapat terus memberikan pelayanan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.
Dokumentasi:
