Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar rapat pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Rapat yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum Kalbar ini diadakan untuk memastikan kesiapan dan komitmen seluruh tim kerja dalam mencapai target pembangunan ZI melalui evaluasi Laporan Kinerja Evaluasi (LKE) dan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemenkumham Kalbar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Senin (10/03).
Dalam rapat tersebut, Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas diminta untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam menyusun strategi serta langkah-langkah konkret untuk mencapai indikator WBBM. Pembangunan Zona Integritas menjadi prioritas utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui LKE dan RKT RB, tim kerja akan mengevaluasi capaian kinerja dan merumuskan rencana kerja yang lebih efektif dan efisien.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam mencapai target pembangunan ZI. Jonny menyatakan bahwa keberhasilan menuju WBBM tidak hanya menjadi tanggung jawab tim kerja, tetapi juga seluruh pegawai di lingkungan Kemenkum Kalbar. Jonny juga mengingatkan agar setiap langkah yang diambil harus sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik.
Rapat ini juga membahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) melalui pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan ramah. Tim kerja diminta untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, serta mencari solusi inovatif untuk mengatasinya. Selain itu, rapat ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Sebagai bentuk komitmen kolektif, seluruh pegawai Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat melakukan penandatanganan Pakta Integritas. Penandatanganan ini merupakan simbol kesepakatan bersama untuk mendukung pembangunan ZI dan mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas. Kegiatan ini juga menegaskan tekad seluruh pegawai untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam setiap tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui pembangunan Zona Integritas, Kemenkum Kalbar berupaya menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan prima. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Rapat pelaksanaan pembangunan ZI ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang solid untuk mencapai predikat WBBM dan memberikan dampak positif bagi pelayanan publik di Kalimantan Barat.
Dengan adanya penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai, Kemenkum Kalbar menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas.
Dokumentasi:
