Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Layanan Jaminan Fidusia pada Kamis (30/10) di Ruang Rapat Edward Omar. Kegiatan ini diikuti oleh 79 notaris pembuat akta jaminan fidusia di wilayah Kalimantan Barat. Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida, dan dibuka oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Deswati, dengan dukungan pejabat fungsional dan helpdesk Bidang AHU Kanwil Kemenkum Kalbar.
Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman para notaris terkait kewajiban pelaporan dan pendaftaran akta jaminan fidusia melalui aplikasi SILANOK. Dalam arahannya, Farida menekankan pentingnya pelaporan yang tertib dan valid sebagai dasar pembinaan serta pengawasan, mengingat masih ditemukan selisih data antara laporan di SILANOK dan sistem AHU Online. Ia mengimbau para notaris untuk aktif melaporkan kegiatan fidusia secara rutin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Bidang AHU, Deswati, turut menyoroti masih adanya notaris yang melakukan pelaporan tidak sesuai format yang berlaku, seperti hanya mengunggah akta tanpa mengisi laporan pada sistem. Ia berharap para notaris dapat menyesuaikan tata cara pelaporan agar data yang dihimpun valid dan dapat digunakan secara optimal dalam proses pengawasan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan apresiasi kepada seluruh notaris yang hadir serta menegaskan pentingnya sinergi antara Kanwil dan notaris dalam mewujudkan pelayanan hukum yang tertib dan transparan. “Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memperkuat kerja sama dengan para notaris sebagai mitra strategis Ditjen AHU. Kami berharap para notaris di Kalimantan Barat dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan meningkatkan kepatuhan terhadap pelaporan fidusia,” ujar Jonny.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kepatuhan dalam pelaporan fidusia tidak hanya berdampak pada tertib administrasi hukum, tetapi juga turut berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan, evaluasi, serta koordinasi dengan Ditjen AHU dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memastikan seluruh kewajiban pendaftaran fidusia dapat berjalan sesuai regulasi.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalbar dan para notaris di daerah, sebagai langkah nyata dalam mewujudkan pelayanan hukum yang efektif, transparan, dan berdampak bagi masyarakat.
Dokumentasi:
