Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan apel sore secara virtual melalui Zoom Meeting, sebagai bagian dari rangkaian apel harian yang digelar dalam skema Work From Anywhere (WFA). Apel sore ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Kanwil, Jumat (14/11).
Dalam amanatnya, Jonny Pesta Simamora menyampaikan sejumlah poin penting terkait agenda strategis akhir tahun, terutama persiapan Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankumdeskel) yang menjadi target nasional.
Jonny menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalbar telah melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Barat, sekaligus melaporkan kesiapan pelaksanaan peresmian Posbankumdeskel. Gubernur Kalbar menyatakan kesediaannya hadir dan meresmikan Posbankumdeskel pada Kamis, 4 Desember 2025 bertempat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut diperkirakan menghadirkan sekitar 200 peserta, terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Paralegal, Camat, Lurah, hingga para mitra pendukung penyelenggaraan pelatihan.
Untuk memastikan kesiapan teknis acara, rapat persiapan akan digelar pada Senin mendatang bersama Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat dan jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar.
Selain itu, Jonny juga menegaskan bahwa Pelatihan Paralegal Batch 3 dan Batch 4 tetap dilaksanakan secara mandiri pada 24–26 November 2025, meskipun tidak lagi dirangkaikan dengan peresmian Posbankumdeskel seperti rencana awal. Ia meminta seluruh tim kerja agar memastikan segala persiapan berjalan optimal.
Lebih lanjut, beliau menyinggung adanya relaksasi kebijakan dari Kementerian Hukum, yang memberikan ruang tambahan bagi Kanwil Kalbar untuk menyelesaikan berbagai agenda di akhir tahun. Ia menekankan agar setiap pengampu program segera menyusun langkah kerja agar seluruh kegiatan dapat terealisasi sebelum penutupan tahun anggaran. Adapun penambahan anggaran diketahui terjadi pada beberapa unit pusat seperti Sekjen, Ditjen PP, AHU, KI, dan BPHN.
Menutup arahannya, Jonny menekankan pentingnya pelaporan dan pencatatan kegiatan melalui Spreadsheet yang telah ditetapkan sebagai bagian dari tata kelola kinerja. (Humas).
Dokumentasi:
