Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik berintegritas dengan menghadiri Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang digelar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak, di Gedung Garuda Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kamis (12/2).
Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalbar diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Lanang Dwi Kurniawan, mewakili Kepala Kantor Wilayah Jonny Pesta Simamora. Partisipasi tersebut menjadi bentuk dukungan nyata Kementerian Hukum terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih di lingkungan instansi vertikal serta kolaborasi lintas sektor di daerah.
Deklarasi yang mengusung tema “Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan melalui Komitmen Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam Kerangka Pelayanan Publik yang Berintegritas dan Profesional” ini dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Inspektur Utama Badan POM, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan POM, unsur Forkopimda, mitra kerja, pelaku usaha, hingga perwakilan media.
Rangkaian kegiatan diawali laporan Kepala BBPOM Pontianak, dilanjutkan sambutan pejabat Badan POM dan Pemerintah Provinsi Kalbar, penandatanganan deklarasi WBBM, pemutaran video profil, dukungan para pemangku kepentingan, serta pemberian penghargaan kepada Sekolah Pangan Aman, Desa Pangan Aman, dan UMKM binaan BBPOM.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Kristianus Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas komitmen BBPOM dalam membangun birokrasi yang profesional dan akuntabel.
“Pencanangan WBBM ini menjadi langkah nyata mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Sinergi antarinstansi sangat penting demi perlindungan masyarakat, khususnya dalam keamanan obat dan pangan,” ujarnya.
Kepala Balai Besar POM Pontianak menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pencegahan dan pembinaan, tidak hanya penindakan. BBPOM Pontianak dinilai memiliki peran strategis dalam melindungi kesehatan masyarakat Kalimantan Barat, sehingga penguatan integritas aparatur dan kualitas layanan menjadi prioritas utama.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan fondasi penting dalam menciptakan birokrasi modern yang dipercaya publik.
“Kanwil Kemenkum Kalbar mendukung penuh langkah BBPOM Pontianak dalam membangun Zona Integritas menuju WBBM. Ini bukan sekadar seremoni, tetapi komitmen nyata membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan melayani. Sinergi antarlembaga menjadi kunci agar reformasi birokrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Jonny.
Ia menambahkan, Kanwil Kemenkum Kalbar terus mendorong kolaborasi dengan seluruh instansi vertikal dan pemerintah daerah guna memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan hadirnya birokrasi yang profesional dan responsif di Kalimantan Barat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun ekosistem pelayanan publik yang bebas korupsi, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sekaligus mempercepat terwujudnya unit kerja berpredikat WBBM di lingkungan instansi pemerintah di daerah. (Humas).
Dokumentasi:
