Pontianak — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melakukan audiensi bersama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dalam rangka persiapan Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (PosbankumDes/Kel) se-Kalimantan Barat serta pembahasan Perjanjian Kerja Sama terkait fasilitasi pelaksanaan layanan tersebut. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dan dipimpin Kepala Divisi Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Zuliansyah, Rabu (03/12).
Audiensi ini turut dihadiri Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Erwin Djong, Hakim Utama Johanis Hehamony, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kanwil Kemenkum Kalbar, Yulius Koling, dan CPNS Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum Kalbar, Albert Rivai.
Program PosbankumDes/Kel merupakan langkah strategis dalam mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya butir ketujuh yang menekankan reformasi hukum berbasis masyarakat. Kehadiran pos layanan ini bertujuan membuka akses masyarakat terhadap bantuan, pendampingan, dan konsultasi hukum secara lebih dekat, merata, dan terjangkau hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Sejauh ini, Pos Bantuan Hukum telah berdiri dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi hukum, pendampingan advokasi, fasilitasi mediasi konflik, serta rujukan kepada advokat atau lembaga hukum yang berkompeten.
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Erwin Djong, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana peresmian yang akan dipimpin Gubernur Kalimantan Barat pada 04 Desember 2025 mendatang. Ia menegaskan pentingnya penyediaan akses hukum yang inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat. Erwin Djong juga memastikan bahwa dirinya akan hadir dalam agenda tersebut, sekaligus menjelaskan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi saat ini sedang nonaktif karena telah lolos seleksi sebagai Komisioner Komisi Yudisial.
Sebagai bentuk komitmen bersama, audiensi ini menghasilkan kesepakatan pembentukan Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil Kemenkum Kalbar dan Pengadilan Tinggi Pontianak mengenai fasilitasi dan tata laksana PosbankumDes/Kel yang akan ditandatangani dalam rangkaian acara peresmian.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa hadirnya Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan keadilan yang merata hingga ke wilayah paling jauh.
“Pos Bantuan Hukum di tingkat desa dan kelurahan bukan sekadar program, tetapi langkah nyata untuk menjamin bahwa keadilan bukan hanya milik mereka yang mampu atau tinggal di kota besar. Melalui sinergi bersama Pengadilan Tinggi Pontianak, kami memastikan bahwa masyarakat Kalimantan Barat—tanpa kecuali—memiliki akses yang mudah terhadap layanan hukum yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan. Kami berharap kerja sama ini memberi manfaat langsung dan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan hukum negara.”
Ke depan, koordinasi lebih lanjut akan digelar bersama seluruh pihak terkait guna memastikan kesiapan teknis peresmian dan efektivitas pelaksanaan layanan setelah berjalan. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dijadwalkan dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dalam momentum peresmian tersebut.(Humas).
Dokumentasi:
