Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Data Publikasi Kota Pontianak dalam Angka 2025 yang digelar pada Kamis (13/2). Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Muis Amin, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pontianak ini, Ketua Tim Kerja Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kanwil Kementerian Hukum Kalbar, Ardian Setiawan, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah.
Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai instansi, termasuk jajaran Pemerintah Kota Pontianak, perwakilan instansi vertikal seperti Rumah Tahanan (Rutan) Pontianak, Kantor Imigrasi Pontianak, serta sejumlah dinas dan badan di lingkungan Pemkot Pontianak. Kehadiran Kanwil Kementerian Hukum Kalbar dalam forum ini menjadi bagian dari komitmen dalam mendukung penyediaan data yang akurat dan terintegrasi, khususnya terkait layanan hukum dan hak asasi manusia di wilayah Pontianak.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto, yang membuka acara, menekankan pentingnya integrasi data sebagai landasan dalam menarik investasi dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. “Pontianak sebagai kota perdagangan dan jasa memiliki potensi besar. Namun, agar investasi dapat tumbuh, data dari berbagai sektor harus dikelola dengan baik dan terintegrasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, Dody Saputro, menegaskan bahwa publikasi tahunan Kota Pontianak dalam Angka merupakan hasil kolaborasi antara BPS dengan berbagai instansi, termasuk perangkat daerah dan institusi vertikal seperti Kanwil Kementerian Hukum Kalbar. Data yang dihimpun mencakup berbagai aspek, mulai dari kependudukan, ekonomi, sosial, hingga layanan publik.
“Kami selalu berupaya merilis publikasi ini tepat waktu, karena data yang akurat sangat dibutuhkan dalam mendukung kebijakan pembangunan yang efektif,” jelas Dody.
Pemerintah Kota Pontianak juga terus mengembangkan Portal Satu Data sebagai platform digital untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Edy Purwanto, menyampaikan bahwa portal tersebut telah diperbarui dengan fitur baru guna memastikan transparansi dan kemudahan akses data.
Partisipasi Kanwil Kementerian Hukum Kalbar dalam evaluasi ini menegaskan peran strategisnya dalam mendukung transparansi data sektoral, khususnya terkait layanan hukum, imigrasi, serta pemasyarakatan. Dengan sinergi yang kuat antarinstansi, diharapkan perencanaan pembangunan Kota Pontianak dapat semakin optimal dan berbasis pada data yang valid dan terpercaya.
