Jakarta—Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, melakukan koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pertemuan tersebut diterima oleh Kepala BPHN, Min Usihen, didampingi Sekretaris BPHN, Mohamad Aliamsyah, serta Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo. Selasa (18/11).
Dalam pertemuan tersebut, Jonny Pesta Simamora menyampaikan perkembangan program pelatihan paralegal yang saat ini sedang berlangsung di Kalimantan Barat dan dijadwalkan selesai pada akhir November 2025. Ia juga memaparkan berbagai persiapan menjelang peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbakumdes/Kel) yang direncanakan akan diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Barat pada 4 Desember 2025.
Jonny turut menyampaikan harapan agar pada peresmian nanti, Kepala BPHN dapat hadir atau menugaskan pejabat yang mewakili, mengingat pentingnya peran BPHN dalam mendukung keberlanjutan Posbakumdes/Kel serta pendampingan kepada para paralegal yang telah mengikuti pelatihan.
Kepala BPHN, Min Usihen, menyambut baik langkah-langkah Kanwil Kemenkum Kalbar dan memberikan apresiasi atas progres yang telah dicapai. Ia menegaskan bahwa BPHN mendukung penuh pelaksanaan pelatihan paralegal dan persiapan peresmian Posbakumdes/Kel, serta berharap kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan keberhasilan program ini.
Dalam kesempatan itu, Jonny Pesta Simamora menegaskan komitmen Kanwil dalam memperluas akses bantuan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan. “Kami memastikan kehadiran Posbakumdes/Kel dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pendampingan para paralegal yang telah kami latih. Koordinasi dengan BPHN sangat penting agar program ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi langkah signifikan dalam memastikan rangkaian kegiatan—mulai dari pelatihan paralegal hingga peresmian Posbakumdes/Kel—dapat terlaksana tepat waktu dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kalimantan Barat. (Humas).
Dokumentasi:
