Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menghadiri langsung kegiatan Launching Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum, pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak Tahun 2025, serta Pelatihan Juru Damai (Peacemaker Training) bagi Kepala Desa dan Lurah. Acara yang juga dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama ini berlangsung di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum RI, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (5/6).
Hadir dalam kegiatan ini Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri diwakili Irjen Kemendagri, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wakil Menteri Hukum, pimpinan tinggi madya dan pratama dari berbagai kementerian dan lembaga, serta para penasihat, staf ahli, dan staf khusus menteri. Selain itu, para Gubernur/wakil gubernur, ketua pengadilan tinggi, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dari seluruh kantor wilayah turut mengikuti kegiatan secara hybrid.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, dalam laporannya menyampaikan bahwa peluncuran Posbankum Desa/Kelurahan, portal bantuan hukum, serta pembukaan pelatihan ini merupakan bagian dari strategi nasional memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Hingga 5 Juni 2025, telah terbentuk 5.008 Posbankum dari target nasional 7.000, yang terbentuk melalui pelatihan-pelatihan sebelumnya. Portal bantuan hukum kini hadir dengan fitur-fitur baru seperti Ruang Paralegal, layanan konsultasi hukum bold, Peacemaker Justice Award, literasi hukum digital, dan SIDBANKUM.
Kegiatan ini diikuti secara hybrid oleh 4.195 peserta yang terdiri dari 2.815 peserta Pelatihan Paralegal dan 1.380 peserta Pelatihan Juru Damai dari berbagai daerah di Indonesia. Penandatanganan kerja sama dilakukan antara BPHN dan mitra kerja eselon I kementerian/lembaga sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan layanan bantuan hukum yang terintegrasi dan kolaboratif.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa prinsip kesetaraan di depan hukum adalah landasan utama dalam mewujudkan keadilan yang merata. Ia menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong perluasan bantuan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan, serta percepatan transformasi digital layanan hukum sebagai bagian dari reformasi hukum nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci suksesnya terlaksananya program-program tersebut.
Di akhir kegiatan yang secara resmi bertajuk Launching Posbankum Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum serta Pembukaan Peacemaker Training dan Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II, Menteri Hukum RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Ia berharap landasan program ini menjadi kuat bagi terwujudnya akses keadilan yang inklusif, merata, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (Humas: Yong)
Dokumentasi:
DDD
