Pontianak – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, mendampingi Anggota Komisi XIII DPR RI, Fransiskus Maria Agustinus Sibarani, dalam kunjungan kerja meninjau berbagai fasilitas pemasyarakatan di Pontianak. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kualitas layanan serta kondisi fasilitas di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Rumah Tahanan (Rutan) Pontianak. Sabtu (01/03).
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalbar, Teguh Wibowo, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalbar, Haryono Agus Setiawan, Kepala Lapas Pontianak, Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pontianak, serta Kepala Rutan Pontianak.
Kegiatan diawali dengan inspeksi di Rupbasan Pontianak, yang memiliki peran penting dalam sistem pemasyarakatan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan negara. Setelah itu, rombongan melanjutkan kunjungan ke Lapas Pontianak, di mana Fransiskus Maria Agustinus Sibarani meninjau langsung layanan kesehatan di Klinik Pratama Laponti. Ia memastikan bahwa fasilitas medis yang tersedia dapat diakses dengan baik oleh warga binaan, terutama dalam hal kebutuhan kesehatan dasar.
Selain itu, Fransiskus juga mengadakan dialog langsung dengan warga binaan lanjut usia, memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan pengalaman serta keluhan terkait kondisi selama menjalani masa hukuman. Interaksi ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak warga binaan.
Di Rutan Pontianak, rombongan meninjau layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berfungsi mempermudah proses administrasi bagi warga binaan dan pihak eksternal. Selain itu, Fransiskus juga berdialog langsung dengan warga binaan untuk mendengar keluhan serta masukan mereka terkait kondisi dan pelayanan di Rutan.
Tak hanya itu, kunjungan juga mencakup peninjauan dapur serta layanan kesehatan di Klinik Pratama Rutan Pontianak Sehati Mengayomi, guna memastikan pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya bagi warga binaan terpenuhi secara optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan harapannya agar masukan serta aspirasi warga binaan dapat menjadi perhatian Komisi XIII DPR RI. Hal ini bertujuan untuk mendorong perbaikan dalam sistem pemasyarakatan, baik dari segi fasilitas, layanan, maupun kesejahteraan warga binaan.
Kunjungan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih transparan, manusiawi, dan efisien, sekaligus mendukung tujuan utama pemasyarakatan, yaitu pembinaan efektif dan rehabilitasi sosial yang optimal.
Dokumentasi:
