Jenewa — Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyampaikan pernyataan resmi mewakili Pemerintah Indonesia dalam pembukaan Sidang Umum ke-66 World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss. Dalam forum internasional tersebut, Supratman menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadikan transformasi digital sebagai prioritas utama dalam pengelolaan kekayaan intelektual (KI).
Tujuan kami adalah menyediakan layanan KI yang lebih cepat, lebih transparan, inklusif, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat maupun pelaku bisnis. Untuk itu, kami sedang mencari berbagai alternatif dan teknologi termasuk milik WIPO untuk meningkatkan produktivitas dan membuat sistem lebih mudah diakses lagi,” ujar Supratman di hadapan para delegasi negara anggota pada Selasa, 8 Juli 2025.
Dalam pidatonya, Supratman menekankan bahwa percepatan transformasi digital di sektor KI merupakan respon terhadap pesatnya perkembangan teknologi dan ekonomi berbasis inovasi. Menurutnya Indonesia juga ingin menjadi negara yang aktif membentuk ekosistem KI global yang inklusif dan berdaya saing. Saat ini semua layanan KI di Indonesia sudah dilakukan dengan berani, mulai dari layanan pengajuan permohonan, pasca permohonan, bahkan pengaduan dan permintaan informasi juga bisa dilakukan secara online.
Transformasi layanan digital KI berdampak pada peningkatan jumlah permohonan KI di Indonesia yang terus meningkat selama satu dekade terakhir. Jumlah permohonan KI pada semester I tahun 2025 sebanyak 152.115 permohonan atau 20,02% lebih banyak dibandingkan semester I tahun 2024 yang mencapai 126.744 permohonan. Pencatatan hak cipta sebanyak 78.209 mendominasi jumlah permohonan KI ini, disusul oleh merek sebanyak 64.388 permohonan. Permohonan paten dan desain industri juga meningkat. Permohonan paten sebanyak 5.831 permohonan, usulan desain industri dengan 3.668 permohonan.
Sebagai bentuk konkret nasional dari penguatan ekosistem KI, Supratman juga menyampaikan bahwa Indonesia tengah memutakhirkan regulasi, seperti revisi Undang-Undang Paten, Desain Industri, dan Hak Cipta. Langkah legislasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak para kreator dan inovator secara lebih adaptif.
Menandai peran aktif Indonesia dalam mempromosikan ekonomi kreatif berbasis KI, delegasi Indonesia juga mempersembahkan sebuah pameran khusus bertajuk “Akar Lokal, Jangkauan Global: Menampilkan Kekayaan Intelektual Indonesia” sebagai bagian dari kegiatan sampingan Umum WIPO. Pameran ini menampilkan karya dan produk unggulan berbasis KI yang lahir dari kekayaan budaya dan inovasi lokal Indonesia.
“Kami mengundang seluruh delegasi untuk mampir ke pameran kami, menikmati karya-karya yang dipamerkan, dan tentu saja berinteraksi langsung dengan para penciptanya,” ajak Supratman.
Indonesia memberikan apresiasi terhadap berbagai dukungan teknis dan pengembangan kapasitas dari WIPO, khususnya dalam bidang komersialisasi KI, pengembangan UMKM, dan penguatan branding Indikasi Geografis. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kerja sama internasional dalam memperkuat sistem KI global yang adil dan berkelanjutan.
Dengan langkah ini, Indonesia berharap dapat mempercepat terwujudnya sistem pelindungan KI yang modern, inklusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sistem ini akan mendukung kesadaran dan pemahaman KI yang terus meningkat di Indonesia agar semakin tangguh dalam menghadapi era digital serta persaingan global yang semakin dinamis.
Sidang Umum WIPO adalah pertemuan tahunan tertinggi dari organisasi ini yang diselenggarakan setiap tahunnya. Peserta sidang umum ini adalah perwakilan 194 negara anggota WIPO, organisasi internasional, serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui sidang umum ini akan dibahas berbagai kebijakan strategis KI secara global, pembahasan isu-isu KI terkini, serta pengadopsian traktat atau perjanjian internasional terkait KI. Dari Indonesia, selain Menteri Hukum, hadir juga Yovie Widianto, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif strategi yang disampaikan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam forum internasional Sidang Umum WIPO ke-66 di Jenewa. Komitmen Indonesia untuk memperkuat transformasi digital dalam pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto melalui visi Asta Cita, yang menekankan pentingnya layanan publik yang cepat, transparan, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Transformasi digital yang diterapkan secara menyeluruh dalam layanan KI di Indonesia terbukti membawa dampak yang sangat positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah permohonan KI secara signifikan, bahkan di paruh pertama tahun 2025 saja angkanya telah melampaui capaian tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pelaku usaha semakin menyadari pentingnya perlindungan atas kekayaan intelektual mereka, berkat kemudahan akses yang ditawarkan melalui sistem digital.
“Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen untuk terus mengawal implementasi kebijakan ini secara maksimal. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Kalimantan Barat dapat benar-benar merasakan kemudahan layanan KI yang kini serba digital, serta ikut mendorong terbentuknya ekosistem kekayaan intelektual yang kuat, kompetitif, dan inklusif di tingkat nasional,” tutur Jonny.
Dokumentasi:
