Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat peran strategisnya dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) melalui keikutsertaan dalam Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2026, yang digelar di Ibis Hotel Pontianak, Selasa (31/3).
Kegiatan yang mengusung tema “Membangun Sinergi dan Kolaborasi dalam Menjaga Harmonisasi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Pontianak” ini melibatkan Pemerintah Kota Pontianak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta berbagai organisasi kemasyarakatan se-Kota Pontianak.
Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalbar melalui Divisi Pelayanan Hukum menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan pemahaman ormas terhadap tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan ini dilaksanakan di Pontianak dengan melibatkan pemerintah daerah, Kanwil Kemenkum Kalbar, serta organisasi kemasyarakatan sebagai upaya memperkuat tata kelola hibah dan legalitas organisasi melalui bimbingan teknis, pemaparan materi, serta diskusi interaktif.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa ormas merupakan pilar penting dalam kehidupan demokrasi yang memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Farida Wahid, yang hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah, menyampaikan bahwa ormas memiliki posisi strategis dalam sistem hukum nasional sebagai wadah partisipasi masyarakat.
Ia menekankan bahwa ormas berbadan hukum, baik dalam bentuk perkumpulan maupun yayasan, memiliki kekuatan legalitas yang lebih jelas serta meningkatkan kepercayaan publik dan akses terhadap berbagai kerja sama.
Selain itu, Kanwil Kemenkum Kalbar juga memberikan penguatan terkait pentingnya penerapan prinsip beneficial ownership (kepemilikan manfaat) sebagai bagian dari upaya transparansi dan pencegahan tindak pidana pencucian uang.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa kehadiran Kanwil dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam memperkuat tata kelola organisasi kemasyarakatan yang profesional dan berintegritas.
“Kanwil Kemenkum Kalbar berperan aktif dalam memastikan organisasi kemasyarakatan memiliki legalitas yang jelas, tata kelola yang akuntabel, serta memahami kewajiban administratifnya. Hal ini penting untuk mencegah potensi permasalahan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap ormas,” tegas Jonny.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan ormas harus terus diperkuat agar mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif.
Kegiatan yang berlangsung interaktif ini ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana para peserta aktif menyampaikan berbagai kendala dan pengalaman dalam pengelolaan dana hibah serta legalitas organisasi.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar akan mendorong percepatan pendaftaran ormas berbadan hukum serta pemutakhiran data pemilik manfaat melalui sistem AHU Online.
Melalui langkah ini, Kanwil Kemenkum Kalbar kembali menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membina organisasi kemasyarakatan, sekaligus memastikan terwujudnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum. (Humas).
Dokumentasi:
