Pontianak — Dengan mengenakan baju adat Tidayu sebagai cerminan identitas dan kebanggaan daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Desk Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Jonny Pesta Simamora, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida Wahid, Kepala Divisi P3H Lanang Dwi Kurniawan, seluruh pejabat manajerial dan non-manajerial, serta Tim Penilai dari Inspektorat Jenderal wilayah IV Kementerian Hukum RI Bambang Setiabudi, Dwi Ari Wibowo, Faisal Afifi, Falentina Paramita S., Helmy, Henni Maria, Monica, Niken, dan Saadia Santi. Via Zoom. Kamis, (23/4).
Tim Penilai Itjen membuka kegiatan dengan menyampaikan apresiasi atas kesiapan Kanwil Kemenkum Kalbar, sekaligus menekankan beberapa aspek yang menjadi fokus penilaian WBBM, yaitu: penyelesaian tindak lanjut temuan BPK dan Itjen, kualitas pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat, pemenuhan sarana dan prasarana, serta perilaku dan etika ASN. Kanwil Kalimantan Barat dan Kanwil Sulawesi Tengah disebutkan sebagai dua kanwil yang masuk dalam kontestasi WBBM, menyusul Kanwil Sumsel yang telah lebih dahulu meraih predikat tersebut.
Dalam sesi paparan, Kakanwil Jonny Pesta Simamora memaparkan sejumlah capaian strategis Kemenkum Kalbar. Di antaranya: 100 persen penyelesaian temuan BPK maupun Itjen, capaian layanan pembentukan regulasi dan perencanaan hukum 100 persen, penyelesaian laporan notaris 100 persen, serta pembentukan 2.145 Posbankum dengan 96 persen aktif — menempatkan Kemenkum Kalbar pada urutan ke-3 nasional sebagai pembina Posbankum aktif. Di bidang kekayaan intelektual, layanan KI telah mencapai 646 permohonan pada 2026, dengan total layanan AHU lebih dari 16.000 transaksi.
Kemenkum Kalbar juga memperkenalkan sejumlah inovasi unggulan yang menjadi pembeda, di antaranya Silanok — sistem informasi pelaporan notaris berbasis digital yang memungkinkan tabulasi otomatis laporan, pemantauan produktivitas notaris, dan akses bagi Majelis Pengawas Notaris Daerah. Inovasi lain meliputi sistem peminjaman ruangan berbasis digital, buku tamu elektronik berfoto untuk akuntabilitas, serta implementasi Cash Management System bersama BRI guna meminimalkan transaksi uang tunai dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.
Tim Penilai memberikan sejumlah catatan konstruktif, di antaranya perlunya penyempurnaan paparan agar lebih singkat, padat, dan terfokus pada pelayanan publik, pembaruan SOP yang masih merujuk regulasi lama, serta pentingnya menyajikan perbandingan capaian kinerja antar tahun untuk menunjukkan progres yang terukur.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan tekad dan kesiapan penuh jajarannya dalam meraih predikat WBBM.
"Kami hadir hari ini bukan hanya dengan baju adat Tidayu sebagai simbol kebanggaan Kalimantan Barat, tetapi juga dengan capaian dan inovasi nyata yang telah kami bangun bersama seluruh jajaran. WBBM bagi kami bukan sekadar predikat — ia adalah standar pelayanan yang harus kami pertahankan setiap hari. Seluruh temuan telah kami selesaikan, inovasi terus kami kembangkan, dan komitmen integritas terus kami perkuat. Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat siap dan layak untuk WBBM," ujar Jonny Pesta Simamora dengan penuh keyakinan.
Desk evaluasi ini menjadi tonggak penting bagi Kemenkum Kalbar dalam perjalanannya menuju predikat tertinggi Zona Integritas. Dengan semangat kolaborasi, inovasi berkelanjutan, dan komitmen melayani yang tidak pernah surut, Kemenkum Kalbar optimistis mampu membawa nama Kalimantan Barat ke tingkat birokrasi yang bersih, melayani, dan dapat dibanggakan. (Humas).
Dokumentasi:
