Pontianak – Jum'at (28/2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, bersama dengan Ketua Tim Kerja Humas dan Protokol Kemenkum Kalbar, Ardian Setiawan, melakukan audiensi ke Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Pontianak. Kegiatan tersebut disambut langsung oleh Kepala LPP RRI Pontianak, Muhsin Zein, di ruang kerjanya.
Audiensi ini bertujuan untuk membahas potensi kerja sama antara LPP RRI Pontianak dan Kemenkum Kalbar, khususnya dalam hal penyebarluasan informasi mengenai layanan publik yang disediakan oleh Kemenkum. Jonny Pesta Simamora menjelaskan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat dan relevan bagi masyarakat, terutama terkait dengan layanan publik yang dijalankan oleh Kemenkum.
Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas berbagai tugas penting yang dijalankan oleh Kemenkum, salah satunya adalah pengelolaan dan perlindungan kekayaan intelektual (KI). Kakanwil Kemenkum Kalbar menekankan pentingnya pengakuan KI Komunal, serta pendaftaran merek dan hak cipta sebagai langkah strategis untuk melindungi karya dan produk lokal dari pihak yang tidak berwenang.
Selain itu, mereka juga membahas mengenai indikasi geografis, sebuah pengakuan atas produk yang memiliki keunikan dan kualitas tertentu yang berasal dari suatu daerah tertentu. Kakanwil menjelaskan bahwa pendaftaran indikasi geografis ini memberikan manfaat besar bagi komunitas lokal, salah satunya adalah peningkatan nilai jual produk karena keunikannya yang diakui secara resmi.
Lebih lanjut, Kakanwil juga menyoroti bahwa Kementerian Hukum memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan terkait kewarganegaraan. Layanan ini mencakup berbagai aspek, seperti naturalisasi, pemulihan kewarganegaraan, serta administrasi kewarganegaraan lainnya yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan masyarakat semakin memahami prosedur dan manfaat dari layanan kewarganegaraan yang tersedia.
Kerja sama antara LPP RRI Pontianak dan Kemenkum Kalbar ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya bersama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual serta layanan kewarganegaraan.
Dengan sinergi ini, layanan publik Kemenkum dapat lebih dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat, serta memberikan kontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengakuan dan perlindungan kekayaan intelektual.
Dokumentasi:
