Pontianak, 11 Februari 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat menerima audiensi dari sejumlah organisasi penyandang disabilitas di wilayah tersebut. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat ini dipimpin oleh Kepala Bidang HAM, Kristiana Samosir, serta dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait dan perwakilan dari berbagai organisasi disabilitas.
Dalam audiensi ini, perwakilan organisasi penyandang disabilitas menyampaikan aspirasi terkait kendala yang mereka hadapi, khususnya mengenai belum terealisasinya anggaran hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama tiga tahun terakhir. Mereka meminta fasilitasi dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat untuk mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah guna mencari solusi atas permasalahan tersebut. Para organisasi berharap agar anggaran hibah dapat segera dicairkan guna mendukung program-program yang telah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.
Selain itu, dalam pertemuan ini juga dibahas pentingnya pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang menghadapi masalah hukum. Perwakilan organisasi mengusulkan agar lembaga bantuan hukum lebih aktif dalam memberikan layanan kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan.
Menanggapi hal tersebut, Kristiana Samosir menyatakan bahwa Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait alokasi anggaran hibah. Pihaknya berkomitmen untuk berupaya mencari solusi terbaik agar penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Kristiana juga menegaskan bahwa Kemenkumham Kalimantan Barat memiliki program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, termasuk penyandang disabilitas. Ia mengimbau agar penyandang disabilitas yang menghadapi masalah hukum segera melapor agar dapat memperoleh pendampingan hukum dari lembaga bantuan hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat akan segera mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membahas permasalahan anggaran hibah yang belum terealisasi. Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan sosialisasi mengenai program bantuan hukum agar penyandang disabilitas lebih mudah mengakses layanan yang tersedia.
Audiensi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas demi terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kalimantan Barat.
