Pontianak-Momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-117 Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa, 1 Juli 2025, menjadi ajang penguatan sinergi antara notaris dan pemerintah dalam mempercepat transformasi hukum di masyarakat.
Acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Borneo, Pontianak ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hajriaor, Kepala Bidang Pelayanan AHU Deswati, Pengurus Wilayah INI Kalbar, serta notaris dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas peran strategis notaris dalam mendukung kebijakan nasional, terutama dalam pengesahan badan hukum koperasi desa dan kelurahan merah putih.
“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para notaris yang telah bekerja luar biasa. Tanggal 1 Juli 2025 ini menjadi tonggak penting karena target 100% koperasi desa/kelurahan di Kalimantan Barat telah resmi berbadan hukum,” ujar Jonny disambut tepuk tangan peserta.
Keberhasilan ini, lanjut Jonny, bukan semata kerja institusi, tetapi hasil kolaborasi banyak pihak mulai dari Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, camat, kepala desa, Satgas KDMP, dan tentu saja para notaris yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga dalam proses legalisasi koperasi.
“Kami juga menyampaikan permohonan maaf jika selama proses berlangsung terdapat dinamika atau kendala koordinasi. Yang terpenting adalah keberlanjutan sinergi ini dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Jonny mengingatkan pentingnya fungsi pengawasan terhadap profesi notaris agar senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme. Ia menyebut, peran Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Daerah (MPD), serta Majelis Kehormatan Notaris (MKN) menjadi sangat vital dalam memastikan notaris menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum dan kode etik jabatan.
“Pengawasan bukan semata penindakan, tapi juga pembinaan agar profesi notaris terus mendapat kepercayaan dari masyarakat,” pungkasnya.
Di akhir acara, para peserta menggaungkan komitmen bersama untuk terus memperkuat peran notaris dalam pembangunan hukum dan ekonomi daerah, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang cepat, tepat, dan terpercaya.
Dokumen:
