Kubu Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum terus mendorong penguatan perlindungan kekayaan intelektual di tingkat desa. Hal ini diwujudkan melalui kunjungan lapangan ke Kantor Desa Jeruju Besar, Kabupaten Kubu Raya, pada Kamis (2/4/2026), dalam rangka pendampingan dan percepatan pendaftaran merek kolektif bagi produk unggulan masyarakat.

Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida bersama Tim Bidang Kekayaan Intelektual, serta didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Barat, difokuskan pada identifikasi potensi produk desa yang dapat didaftarkan sebagai merek kolektif di bawah naungan Koperasi Desa Merah Putih. Upaya ini bertujuan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha desa dalam mengembangkan ekonomi berbasis komunitas.

Rombongan disambut langsung oleh Sekretaris Desa beserta jajaran perangkat Desa Jeruju Besar yang menyatakan komitmennya dalam mendukung perlindungan produk unggulan desa. Dalam diskusi yang berlangsung, disepakati bahwa merek “Berkah Tani” tetap digunakan sebagai identitas produk beras lokal, dengan kemungkinan penguatan pada aspek visual seperti logo dan kemasan untuk meningkatkan daya tarik pasar.

Selain produk beras, tim juga mengidentifikasi potensi produk lain seperti gula kelapa dan berbagai makanan ringan yang diproduksi masyarakat setempat. Tercatat sekitar 10 pelaku UMKM siap didorong untuk mendaftarkan merek kolektif. Produk-produk tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi yang baik dan layak mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual guna mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum menegaskan komitmen pihaknya untuk memberikan pendampingan menyeluruh dalam proses pendaftaran merek kolektif, mulai dari pengisian formulir hingga pengajuan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dukungan ini diharapkan mampu mempercepat proses legalisasi merek sehingga pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan usahanya.

Dalam kesempatan yang sama, disampaikan bahwa pembiayaan pendaftaran merek akan difasilitasi oleh BAPPERIDA sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah daerah dalam memperkuat legalitas usaha UMKM. Fasilitasi ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi kendala biaya yang selama ini dihadapi pelaku usaha dalam mengakses perlindungan hukum atas produknya.

Lebih lanjut, Desa Jeruju Besar direncanakan menjadi contoh praktik baik (best practice) dalam pengembangan merek kolektif di Kalimantan Barat. Para pelaku usaha desa juga akan diundang dalam kegiatan tingkat provinsi guna memperkenalkan produk unggulan sekaligus mempercepat proses pendaftaran melalui pendampingan langsung oleh tim di kantor wilayah.

Sebagai bagian dari kegiatan, tim turut meninjau lokasi produksi gula kelapa dan penggilingan padi milik masyarakat. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa produk gula kelapa belum memiliki merek, sementara beras “Berkah Tani” telah lama beredar namun belum terdaftar secara resmi. Dengan adanya pendaftaran merek, produk-produk tersebut diharapkan memperoleh perlindungan hukum serta meningkatkan daya saing di pasar.

Kegiatan diakhiri dengan komitmen bersama antara tim, perangkat desa, dan pelaku usaha untuk segera menindaklanjuti hasil kunjungan, termasuk penyiapan logo, pengumpulan sampel produk, serta kelengkapan administrasi pendaftaran. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong seluruh potensi produk unggulan Desa Jeruju Besar memperoleh perlindungan hukum dan berkembang lebih luas di pasar regional maupun nasional.

Ke depan, Kanwil Kemenkum Kalbar akan melanjutkan pendampingan terhadap 10 UMKM tersebut hingga tahap pengajuan pendaftaran, mengundang pelaku usaha dalam kegiatan penguatan merek pada 9 April 2026, serta memperluas upaya serupa ke desa-desa lain di Kabupaten Kubu Raya guna mempercepat pendaftaran merek kolektif Koperasi Desa Merah Putih.

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi melalui audiensi bersama Justitia Club Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dalam rangka persiapan pelaksanaan Tanjungpura Law Festival Tahun 2026, Kamis (2/4).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar ini dihadiri oleh perwakilan mahasiswa Justitia Club serta jajaran perancang peraturan perundang-undangan.

Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Tanjungpura Law Festival 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 8–9 Mei 2026, dengan mengusung tema “The Law of Creation Without a Creator” yang mengangkat isu perkembangan hukum di era teknologi dan kecerdasan buatan.

Dalam pemaparannya, perwakilan mahasiswa menjelaskan bahwa kegiatan tersebut akan diisi dengan presentasi legal opinion oleh para finalis serta seminar yang membahas aspek hukum kecerdasan buatan, mulai dari status AI sebagai subjek hukum hingga implikasi pertanggungjawaban hukumnya di masa depan.

Selain itu, mahasiswa juga mengajukan permohonan dukungan kepada Kanwil Kemenkum Kalbar, baik dalam bentuk bantuan pendanaan maupun penyediaan tenaga profesional sebagai dewan juri guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Kanwil Kemenkum Kalbar, Dini Nursilawati, menyampaikan bahwa secara anggaran, pihaknya belum dapat memberikan dukungan pendanaan. Namun demikian, Kanwil tetap berkomitmen untuk mendukung kegiatan tersebut melalui jejaring alumni serta penyediaan tenaga juri yang kompeten.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan dunia akademik merupakan langkah penting dalam mendorong pengembangan pemikiran hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kanwil Kemenkum Kalbar sangat mendukung kegiatan akademik seperti ini, karena menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan analisis hukum, khususnya dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti kecerdasan buatan. Kami siap berkontribusi melalui dukungan keahlian, termasuk penyediaan tenaga juri yang kompeten,” tegas Jonny.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah perlu terus diperkuat guna melahirkan generasi hukum yang kritis, inovatif, dan responsif terhadap dinamika global.

Sebagai tindak lanjut, Justitia Club Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura diminta untuk menyampaikan kembali surat permohonan resmi terkait kebutuhan tenaga juri, sebagai dasar koordinasi internal dalam penugasan pejabat atau pegawai Kanwil Kemenkum Kalbar.

Melalui audiensi ini, Kanwil Kemenkum Kalbar kembali menunjukkan komitmennya sebagai mitra strategis dunia pendidikan dalam mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan hukum di era digital. (Humas).

Kubu Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat melalui kegiatan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (2/4).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Jonny Pesta Simamora, ini melibatkan jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar, pemerintah desa, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta unsur pemberi bantuan hukum dan paralegal setempat.

Pembinaan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan layanan bantuan hukum di tingkat desa berjalan optimal, mudah diakses, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi.

Kedatangan tim Kanwil Kemenkum Kalbar disambut langsung oleh Kepala Desa Mekar Sari, Mahmudi, bersama perangkat desa. Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung terhadap Posbankum Desa Mekar Sari, termasuk layanan yang telah berjalan sejak pembentukannya pada tahun 2025.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa keberadaan Posbankum di desa merupakan ujung tombak pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Pos Bantuan Hukum di tingkat desa menjadi garda terdepan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Kanwil Kemenkum Kalbar hadir untuk memastikan layanan ini berjalan optimal, didukung oleh paralegal yang kompeten, serta terhubung dengan pemberi bantuan hukum yang terakreditasi,” tegas Jonny.

Ia juga menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah desa, paralegal, dan pemberi bantuan hukum menjadi kunci dalam menghadirkan layanan hukum yang cepat, tepat, dan solutif bagi masyarakat.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut disampaikan pula informasi terkait rencana peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang akan dilaksanakan secara virtual. Seluruh desa dan paralegal diharapkan dapat berpartisipasi aktif, termasuk dalam sesi telewicara untuk menyampaikan praktik baik layanan bantuan hukum di daerah.

Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi penguatan peran paralegal, khususnya dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum non litigasi, seperti konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan masyarakat.

Melalui pembinaan ini, Kanwil Kemenkum Kalbar kembali menegaskan perannya sebagai motor penggerak dalam perluasan akses keadilan, sekaligus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, hingga tingkat desa, mendapatkan layanan hukum yang berkualitas.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar bersama pemberi bantuan hukum akan terus melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Barat guna mewujudkan sistem layanan hukum yang inklusif dan berkeadilan. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat kembali menegaskan perannya sebagai pengawal kualitas regulasi daerah melalui pelaksanaan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota Pontianak tentang Organ, Kepegawaian, dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa, Kamis (2/4).

Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Yasonna H. Laoly Kanwil Kemenkum Kalbar ini melibatkan Pemerintah Kota Pontianak, jajaran Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, serta tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalbar.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan, yang menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perusahaan daerah, khususnya dalam sektor pelayanan air minum.

Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan substansi dan teknik penyusunan regulasi agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk penyesuaian dengan regulasi terbaru terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Pontianak melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan bahwa Raperwa ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat struktur organisasi, meningkatkan profesionalisme pengelolaan, serta memastikan transparansi penggunaan laba perusahaan daerah.

Selain itu, regulasi ini diharapkan mampu mendorong kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung tata kelola perusahaan yang baik.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalbar secara aktif melakukan peninjauan menyeluruh terhadap materi muatan Raperwa, mulai dari aspek konsiderans, ketentuan umum, hingga perumusan pasal dan lampiran. Sejumlah penyempurnaan teknis dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa proses harmonisasi ini merupakan bagian penting dalam menjamin kualitas produk hukum daerah.

“Kanwil Kemenkum Kalbar memiliki peran strategis dalam memastikan setiap regulasi daerah disusun secara harmonis, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan kepastian hukum. Regulasi yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam sektor air minum,” tegas Jonny.

Ia juga menambahkan bahwa penguatan tata kelola BUMD melalui regulasi yang tepat akan mendorong profesionalisme, transparansi, serta keberlanjutan kinerja perusahaan daerah.

Melalui pembahasan yang komprehensif dan konstruktif, seluruh peserta rapat menyepakati bahwa Rancangan Peraturan Wali Kota tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan beberapa penyempurnaan teknis yang telah diakomodasi dalam proses harmonisasi.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar akan menerbitkan surat selesai harmonisasi sebagai dasar bagi Pemerintah Kota Pontianak untuk melanjutkan proses penetapan regulasi tersebut.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalbar kembali memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menerima audiensi dan konsultasi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Mempawah dalam rangka fasilitasi Kekayaan Intelektual (KI), Kamis (2/4/2026), bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, serta dihadiri jajaran analis KI dan helpdesk pelayanan KI. Sementara itu, pihak Bapperida Kabupaten Mempawah dipimpin oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Surya Rizki Fahriza, bersama staf terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pelindungan, pengelolaan, serta pemanfaatan potensi KI di Kabupaten Mempawah. Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan untuk membahas langkah konkret dalam penguatan ekosistem KI melalui penyusunan draft Surat Keputusan (SK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual. Ia turut mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Mempawah yang aktif berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkum Kalbar, khususnya dalam upaya fasilitasi pendaftaran KI.

Perwakilan Bapperida Kabupaten Mempawah menyampaikan komitmennya untuk tetap melaksanakan fasilitasi KI meskipun terdapat keterbatasan anggaran pada tahun berjalan. Pendampingan pendaftaran KI, khususnya pada rezim hak cipta dan merek, akan terus dioptimalkan. Selain itu, setiap kegiatan pengembangan potensi daerah akan senantiasa dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenkum Kalbar guna memastikan pelaksanaan fasilitasi KI berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dalam diskusi, terungkap bahwa draft SK Sentra KI telah diajukan ke Bagian Umum, sementara draft PKS masih dalam tahap pendalaman substansi, terutama terkait keanggotaan, pendanaan, dan mekanisme fasilitasi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menjelaskan bahwa penyusunan PKS mengacu pada Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2025, sehingga menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kerja sama yang lebih teknis dan operasional.

Lebih lanjut, pembentukan Sentra KI diharapkan tidak hanya melibatkan unsur pemerintah daerah, tetapi juga berbagai pemangku kepentingan seperti Dekranasda, pelaku UMKM, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pariwisata. Dengan kolaborasi tersebut, Sentra KI diharapkan mampu menjadi pusat koordinasi dalam proses identifikasi, pelindungan, dan pemanfaatan KI di daerah.

Pertemuan ini juga membahas sejumlah potensi KI Kabupaten Mempawah yang dapat didorong untuk didaftarkan, di antaranya produk sirup dan dodol sebagai indikasi asal dari sisi Warisan Budaya Takbenda (WBTB), serta kain “Awan Berarak” sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang masih memerlukan penyusunan dokumen deskriptif. Selain itu, potensi pada sektor merek dan paten dinilai masih terbuka luas untuk dikembangkan. Analis KI turut menekankan pentingnya pemanfaatan data WBTB dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar inventarisasi dan pengelompokan potensi KI sesuai rezim yang tepat.

Secara keseluruhan, kegiatan audiensi dan konsultasi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam mempercepat pelindungan, pengelolaan, serta pemanfaatan Kekayaan Intelektual daerah. Ke depan, kedua pihak akan mendorong percepatan penyelesaian SK dan PKS Sentra KI, melakukan inventarisasi potensi KI secara komprehensif, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendukung optimalisasi layanan KI di Kabupaten Mempawah.