Pontianak — Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat kembali memberikan Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual dan Monitoring Dashboard, di Ruang Layanan Kanwil Kemenkum Kalbar, Rabu (08/10).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kanwil dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan mudah diakses, baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui media daring (online). Layanan tersebut menjadi wujud nyata komitmen Kanwil Kemenkum Kalbar untuk mendukung peningkatan kesadaran dan pelindungan hukum bagi masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual.
Adapun layanan yang dilaksanakan pada hari ini adalah konsultasi pendaftaran merek “Mekar Siip Jeng Tini” atas nama Zukhri yang didampingi oleh Suherman dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), konsultasi pendaftaran merek bagi pelaku UMKM Kabupaten Kubu Raya serta penyerahan 23 berkas permohonan merek dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Kubu Raya, dan Pemantauan Dashboard Monitoring DJKI, sebagai bagian dari pengawasan data perkembangan permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah Kalimantan Barat.
Dari hasil monitoring, tercatat pada tanggal 8 Oktober 2025, terdapat 8 permohonan baru Hak Cipta yang masuk dalam sistem. Secara keseluruhan, Dashboard Monitoring mencatat sebanyak 9.253 permohonan KI, yang terdiri dari 3.070 permohonan Merek, 365 permohonan Paten/Paten Sederhana, 122 permohonan Desain Industri, 5.692 permohonan Hak Cipta, dan 4 permohonan Indikasi Geografis.
Melalui kegiatan layanan ini, Kanwil Kemenkum Kalbar terus berupaya memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan pendampingan profesional dalam proses pendaftaran Kekayaan Intelektual, sehingga setiap karya dan inovasi masyarakat Kalimantan Barat dapat terlindungi secara hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa kegiatan layanan ini merupakan bentuk nyata komitmen Kanwil untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
“Kekayaan Intelektual bukan hanya soal administrasi pendaftaran, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai karya dan kreativitas masyarakat. Melalui layanan konsultasi dan monitoring yang berkelanjutan, kami ingin memastikan setiap inovasi dan produk lokal Kalbar memiliki pelindungan hukum yang kuat,” ujar Marasidin.
Sebagai tindak lanjut, tim Bidang Pelayanan KI akan melakukan penelusuran merek melalui PDKI, memverifikasi 23 berkas permohonan merek yang telah diserahkan oleh Disporapar Kabupaten Kubu Raya, serta memantau perkembangan seluruh permohonan KI melalui Dashboard Monitoring DJKI secara rutin.
