Jakarta – Kementerian Hukum menggelar Sosialisasi Pembinaan dan Pengembangan Karier Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Hukum, bertempat di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, Kamis (30/10).
Kegiatan ini diikuti secara luring oleh pejabat pusat dan secara daring oleh seluruh pejabat fungsional pada Kantor Wilayah di seluruh Indonesia, termasuk dari Kementerian Hukum Kalimantan Barat.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Fajar Sulaeman Taman, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya pembinaan dan pengembangan karier ASN sebagai investasi jangka panjang dalam membangun birokrasi yang profesional.
“Kita tengah memasuki era tata kelola kinerja berbasis kompetensi. Pembinaan dan pengembangan karier bukan sekadar administrasi, tetapi investasi sumber daya manusia untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas,” ujar Fajar.
Fajar juga mengungkapkan, saat ini terdapat 437 pegawai yang menempati jabatan struktural dan 4.944 pegawai dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum. Perubahan komposisi tersebut menunjukkan arah transformasi birokrasi yang menitikberatkan pada keahlian dan kinerja individu. Ia juga mengapresiasi meningkatnya jumlah pegawai perempuan yang menduduki jabatan strategis sebagai wujud komitmen terhadap kesetaraan gender.
Sesi selanjutnya menghadirkan para narasumber berkompeten yang memberikan paparan sesuai bidangnya.
Materi pertama disampaikan oleh Arita Valenti Saputri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan topik “Pembinaan dan Pengembangan Karier Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023.”
Dalam paparannya, Arita menjelaskan bahwa sistem pembinaan karier ASN kini menekankan pada kinerja berbasis kompetensi, dengan mekanisme evaluasi yang terukur dan akuntabel.
Selanjutnya, Ika Mediawati dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) membawakan materi “Pembinaan dan Pengembangan Karier Jabatan Fungsional sesuai Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023.”
Ika menjelaskan berbagai kebijakan baru terkait tata kelola jabatan fungsional pasca transformasi ASN, termasuk proses pengangkatan pertama, kenaikan jenjang jabatan, serta sistem penilaian berbasis hasil kerja.
“Kebijakan baru ini menuntut pejabat fungsional untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kompetensi. BKN berkomitmen memfasilitasi kemudahan pengelolaan jabatan fungsional melalui sistem digital dan aplikasi berbasis data,” ujar Ika.
Selain itu, kegiatan juga memperkenalkan sistem e-dokumen dan platform edukasi kepegawaian yang dikembangkan oleh Biro SDM Kementerian Hukum. Sistem ini dapat diakses oleh seluruh pegawai untuk memantau perkembangan karier dan kinerja secara transparan.
Fajar Sulaeman Taman,menegaskan bahwa Kementerian Hukum akan terus mendukung peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan dan pelatihan berkelanjutan.
“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti di ruang seminar, tetapi menjadi langkah nyata dalam menciptakan ASN yang unggul, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya sosialisasi tersebut.
“Kegiatan ini sangat relevan dalam menjawab tantangan reformasi birokrasi. ASN di lingkungan Kementerian Hukum harus mampu beradaptasi dengan kebijakan baru dan terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan jabatan fungsional,” ujar Jonny.
Ia juga menegaskan bahwa Kanwil Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat manajemen karier berbasis kompetensi serta memberikan ruang bagi ASN untuk mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan.
“Kami mendorong seluruh pejabat fungsional di wilayah untuk tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mempraktikkan nilai integritas dan inovasi dalam setiap pelaksanaan tugas,” tambahnya.
Kegiatan ini dipandu oleh Andik Prasetyo, Kepala Bagian Pengembangan Karier SDM, yang bertindak sebagai moderator. Di akhir acara, ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antarunit dalam pelaksanaan kebijakan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum.
Kegiatan berjalan interaktif dan diikuti dengan antusias oleh peserta dari seluruh Indonesia. Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat profesionalisme ASN dalam menghadapi transformasi kebijakan jabatan fungsional yang lebih modern dan adaptif. (Humas/Young).
Dokumentasi:
