Pontianak - Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui Tim Kerja Keuangan dan Tim Kerja Barang Milik Negara (BMN) mengikuti kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan serta Barang Milik Negara Triwulan III Tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual pada 13–14 Oktober 2025.
Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan validitas data laporan keuangan serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di seluruh satuan kerja.
Rekonsiliasi ini diikuti oleh 33 Kantor Wilayah dan 217 Satuan Kerja dari berbagai unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia.
Tim Kerja Keuangan dan Tim Kerja BMN Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini dari Ruang Kerja Timja Keuangan dan Timja BMN.
Kegiatan tersebut berfokus pada penyelesaian menu To Do List periode bulanan dan triwulanan, termasuk transaksi resiprokal, serta pengawasan terhadap selisih rekonsiliasi internal dan eksternal pada Aplikasi SAKTI.
Selain itu, dilakukan pula monitoring dan telaah berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja hingga kantor wilayah guna memastikan kelengkapan dokumen pendukung serta validitas data laporan keuangan. Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan evaluasi laporan keuangan semester I tahun 2025, serta penyusunan laporan keuangan likuidasi triwulan III melalui sistem Andalaku.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. “Rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan serta BMN bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga keandalan data keuangan negara. Kemenkum Kalimantan Barat terus berupaya memastikan pengelolaan anggaran dan aset negara berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi,” ujar Jonny.
Jonny juga menambahkan bahwa ketepatan dan ketertiban dalam penyusunan laporan keuangan menjadi cerminan profesionalisme aparatur, sekaligus bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data ini diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan akurat, serta memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah dan seluruh satuan kerja di bawah Kementerian Hukum dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan bertanggung jawab. (Humas).
