Pontianak – Kementerian Hukum Kalimantan Barat turut berpartisipasi dalam kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) Serentak Nasional yang digelar di Gedung Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (21/10).
Kegiatan yang diikuti secara hybrid ini merupakan bagian dari pelaksanaan nasional yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia dari Surabaya, Jawa Timur. Di Kalimantan Barat, acara dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson, Kepala Kemenkum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Kepala OJK Kalbar, Kepala DJPb Kalbar, serta pimpinan perbankan penyalur KUR dan pelaku UMKM se-Kalimantan Barat.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar Junaidi menyampaikan bahwa hingga Oktober 2025, penyaluran KUR di Kalimantan Barat telah mencapai Rp3,21 triliun kepada 42.864 debitur UMKM di seluruh kabupaten/kota. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya, mencerminkan antusiasme dan kepercayaan pelaku usaha terhadap program pembiayaan produktif ini.
Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Harisson menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga sangat penting untuk memastikan pemerataan akses pembiayaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar terus berkembang di tengah tantangan ekonomi global.
Secara nasional, kegiatan ini juga diisi dengan sambutan virtual oleh beberapa Menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyampaikan optimismenya terhadap penguatan ekonomi rakyat melalui perluasan akses KUR. Menurutnya, pemerintah berkomitmen memperluas pembiayaan sektor produktif untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan akad dan penyerahan simbolis Bantuan Kredit Usaha Rakyat kepada perwakilan pengusaha Kalbar, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa keikutsertaan pihaknya dalam kegiatan ini merupakan wujud dukungan terhadap penguatan sektor ekonomi berbasis hukum dan inklusi.
“Kemenkum Kalimantan Barat berkomitmen mendukung pemberdayaan UMKM tidak hanya dari sisi akses pembiayaan, tetapi juga dalam aspek legalitas usaha, perlindungan kekayaan intelektual, serta edukasi hukum. Legalitas yang kuat menjadi fondasi utama bagi pelaku usaha untuk tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing,” ujar Jonny.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara sektor hukum dan ekonomi harus terus diperkuat, karena keduanya saling melengkapi dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan di Kalimantan Barat.
Dengan partisipasi aktif Kemenkum Kalimantan Barat dalam kegiatan Akad Massal KUR Serentak Nasional ini, diharapkan terwujud kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Humas).
Dokumentasi:
