Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum RI melalui pertemuan strategis yang digelar di Gedung Ditjen AHU, Kamis (16/4).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, yang bertemu dengan Direktur Jenderal AHU Dr. Widodo, S.H., M.H., Sekretaris Ditjen AHU Andi Yulia Hertaty, S.H., M.Kn., serta jajaran terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan pelaksanaan tugas dan fungsi Administrasi Hukum Umum di wilayah Kalimantan Barat sebagai bentuk pelaporan sekaligus penguatan koordinasi antara pusat dan daerah.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah pengawasan kenotariatan, khususnya pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris (MPN), baik di tingkat daerah (MPD) maupun wilayah (MPW). Dalam pembahasan tersebut, disampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, di antaranya pengelolaan dan penyerahan protokol notaris, terutama bagi notaris yang telah pensiun maupun meninggal dunia.
Kakanwil menegaskan pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan melalui peningkatan intensitas rapat evaluasi. MPD diharapkan dapat melaksanakan evaluasi secara rutin setiap bulan, serta memperkuat koordinasi dengan MPW guna memastikan pengawasan berjalan efektif dan akuntabel.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana pelaksanaan Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan digelar di Kota Pontianak. Kegiatan ini direncanakan menghadirkan Wakil Menteri Hukum RI sebagai narasumber utama.
Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar menyatakan kesiapan penuh sebagai tuan rumah kegiatan tersebut, termasuk dukungan teknis dan substantif melalui pembentukan panitia bersama antara Kanwil dan Ditjen AHU. Kakanwil juga mengharapkan dukungan kehadiran Direktur Jenderal AHU dan jajaran untuk mendampingi Wakil Menteri dalam kegiatan tersebut.
Melalui koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum serta penguatan pemahaman hukum di masyarakat.
Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan program nasional dan memastikan setiap kegiatan berjalan optimal serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. (Humas)
Dokumentasi:
