Pontianak — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat layanan dokumentasi hukum melalui pelaksanaan Pendampingan Penginputan Dokumen Hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Edward Omar Sharif Hiariej dan juga diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (29/10).
Pendampingan ini menghadirkan Iswiyati Kunti, Pustakawan Ahli Muda pada Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sebagai pendamping teknis. Tim Kerja JDIH Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat menjadi peserta utama dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan berfokus pada peningkatan kemampuan teknis pengelola JDIH dalam proses unggah, verifikasi, dan publikasi dokumen hukum, khususnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) hasil harmonisasi untuk diunggah pada fitur Monografi Hukum melalui laman resmi JDIH Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat.
Selama proses pendampingan, tim mendapatkan pendampingan terkait prosedur penginputan dokumen, kesesuaian format, hingga standar data yang diperlukan dalam sistem JDIH. Selain itu, tim pendamping juga memberikan solusi atas kendala teknis yang muncul selama proses penginputan.
Secara umum, kegiatan berjalan efektif dan menghasilkan peningkatan kemampuan pengelola JDIH dalam memperbarui dan mengelola data hukum secara lebih standar, sistematis, dan terintegrasi.
Dalam arahannya, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa penguatan sistem dokumentasi dan informasi hukum merupakan bagian dari komitmen Kanwil untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis digital dan transparansi data hukum.
"JDIH adalah wajah keterbukaan informasi hukum kita. Dengan pengelolaan yang baik, masyarakat akan lebih mudah mengakses dokumen-dokumen hukum yang akurat dan terkini. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya kami memastikan seluruh proses, mulai dari unggah hingga verifikasi dokumen, dilakukan secara profesional dan sesuai standar."
Lebih lanjut, Jonny menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan JDIH juga merupakan bagian dari dukungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat terhadap transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum.
“Kami mendorong agar pengelola JDIH semakin adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan kapasitas yang kuat, kami mampu menyediakan layanan informasi hukum yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.”
Sebagai tindak lanjutnya, Tim Kerja JDIH Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat akan terus melakukan penginputan dan pemutakhiran dokumen hukum, terutama Raperda hasil harmonisasi, sebagai implementasi nyata dari penguatan sistem dokumentasi hukum di wilayah Kalimantan Barat. (Humas/muda).
Dokumentasi:
