Pontianak – Dalam rangka memastikan keselarasan dan kepastian hukum terhadap produk hukum daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pontianak tentang Digitalisasi Pajak Daerah, bertempat di Ruang Rapat Muladi, Selasa (14/10).
Rapat dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah, dihadiri Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pontianak, Husin, bersama jajaran, Perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Ferry Abdi, Kepala Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kota Pontianak (via Zoom), Meno Trigunawan, serta tim Kelompok Kerja 5 Pengharmonisasian Raperda/Raperkada Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat dan mahasiswa magang Universitas Tanjungpura Pontianak.
Kegiatan harmonisasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik.
Dalam sambutannya, Zuliansyah menyampaikan bahwa Raperda tentang Digitalisasi Pajak Daerah memiliki urgensi yang tinggi mengingat perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem perpajakan. Digitalisasi menjadi sarana efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan pajak daerah, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik.
Ia juga menekankan bahwa pengaturan mengenai digitalisasi pajak merupakan kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah agar mampu beradaptasi dengan dinamika kemajuan teknologi informasi. “Dengan adanya regulasi yang kuat, Pemerintah Kota Pontianak akan memiliki dasar hukum yang jelas dalam menerapkan sistem digitalisasi pajak daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, dalam keterangannya menyampaikan bahwa langkah harmonisasi ini merupakan wujud komitmen Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat dalam mendukung pemerintah daerah untuk menghadirkan produk hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman.
“Digitalisasi pajak daerah bukan hanya soal efisiensi administrasi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan Terukur. Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat Berupaya untuk terus mendampingi pemerintah daerah agar setiap Raperda yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Jonny.
Jonny juga menambahkan bahwa penguatan aspek hukum dalam digitalisasi pajak daerah akan menciptakan sistem yang lebih terpercaya, sekaligus memperluas partisipasi publik dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan Berita Acara antara DPRD Kota Pontianak dan Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Selesai Harmonisasi. (Humas).
Dokumentasi:
