Pontianak – Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Paralegal Serentak (Parletak) Kalimantan Barat Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Barat menggelar audiensi dan koordinasi dengan Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak, Selasa (14/10).
Pertemuan yang berlangsung di Universitas Panca Bhakti ini dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah, didampingi Penyuluh Hukum Ahli Madya, Tri Novianti Wulandari, dan Penyuluh Hukum Ahli Muda, Annasya Pratiwi. Audiensi tersebut dihadiri langsung Rektor UPB, Dr. Purwanto, beserta jajaran pimpinan universitas dan fakultas.
Kegiatan ini bertujuan untuk membahas dukungan dan sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat dan UPB dalam penyelenggaraan Parletak 2025, khususnya dalam penyiapan narasumber dari kalangan akademisi yang akan memberikan pelatihan bagi paralegal pelaksana layanan bantuan hukum masyarakat di desa dan kelurahan.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas Panca Bhakti, Dr. Purwanto, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat dalam memperkuat kapasitas masyarakat melalui pelatihan paralegal. Ia menegaskan komitmen UPB untuk mendukung penuh kegiatan Parletak, khususnya dengan menugaskan dosen dari Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum sebagai narasumber dalam pelatihan tersebut.
“Kami menyambut baik kerja sama ini dan siap berkolaborasi aktif. Selain mendukung kegiatan Parletak, kami juga berharap ada sinergi lanjutan dengan Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, termasuk dalam fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan kampus,” ujar Purwanto.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa kolaborasi dengan dunia akademik menjadi langkah strategis untuk memperkuat basis hukum masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. “Parletak diharapkan menjadi wadah peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pemberdayaan paralegal yang kompeten dan memahami kebutuhan hukum di akar rumput,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan oleh Universitas Panca Bhakti. Ia menegaskan bahwa kegiatan Parletak menjadi bagian penting dari upaya Kemenkum dalam memperluas akses keadilan dan memperkuat layanan hukum berbasis masyarakat.
“Kegiatan Parletak bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi juga wujud nyata komitmen Kemenkum Kalimantan Barat dalam menghadirkan keadilan yang inklusif dan dekat dengan masyarakat. Sinergi dengan perguruan tinggi seperti UPB sangat strategis untuk memastikan kegiatan ini berjalan efektif dan berdampak luas,” ujar Jonny.
Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun lembaga pendidikan, guna memastikan pelaksanaan Parletak 2025 berjalan sukses dan berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut dari audiensi ini, kedua pihak akan melakukan koordinasi intensif untuk membahas detail teknis pelaksanaan kegiatan dan penunjukan narasumber dari Universitas Panca Bhakti. (Humas).
Dokumentasi:
