Pontianak – Bidang Pelayanan KI Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat pelayanan publik di bidang Kekayaan Intelektual (KI) dengan melaksanakan Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual dan Monitoring Dashboard, yang digelar di Ruang Layanan Kanwil Kemenkum Kalbar, Selasa (28/10).
Kegiatan ini dilaksanakan bagian dari komitmen Kanwil dalam memberikan layanan prima, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Layanan tidak hanya dilakukan secara tatap muka langsung di kantor, tetapi juga tersedia melalui media daring (online) untuk memperluas jangkauan pelayanan.
Dalam kegiatan hari ini, beberapa layanan yang diberikan adalah layanan konsultasi Merek “Mak Ima Alkitiyapi” atas nama Irma Suprida, layanan konsultasi Hak Cipta dan Indikasi Geografis (IndiGeo) atas nama Urai Mauludin dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Sanggau, dan juga pengecekan Dashboard Monitoring DJKI untuk memantau perkembangan permohonan KI di wilayah Kalimantan Barat. Merek "Mak Ima Alkitiyapi" secara langsung dilakukan proses pendaftaran yang difasilitasi oleh Disporapar Kabupten Kubu Raya dengan nomor pendaftaran IPT2025252764 per tanggal 28 Oktober 2025.
Melalui layanan tersebut, petugas memberikan penjelasan teknis terkait kelengkapan data dukung dan tata cara pendaftaran. Untuk merek Mak Ima Alkitiyapi yang berada di bawah binaan Disporapar Kabupaten Kubu Raya, disampaikan perlunya melengkapi formulir permohonan dan logo merek sebelum diajukan ke sistem DJKI.
Sementara itu, pada layanan Hak Cipta dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa pendaftaran hak cipta dilakukan melalui laman hakcipta.dgip.go.id dengan melengkapi data, dokumen pendukung, dan bukti pembayaran. Jika pencipta telah meninggal dunia, pendaftaran dapat diajukan oleh ahli waris dengan melampirkan surat keterangan waris. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai Indikasi Geografis (IG) sebagai bentuk perlindungan bagi produk unggulan daerah yang memiliki karakter khas dari faktor lingkungan dan budaya setempat.
Berdasarkan hasil Dashboard Monitoring DJKI per 28 Oktober 2025, tercatat 1.998 permohonan Kekayaan Intelektual dari Kalimantan Barat, adalah 672 permohonan Merek, 30 permohonan Paten dan Paten Sederhana, 24 permohonan Desain Industri, 1.270 permohonan Hak Cipta, dan 1 permohonan Indikasi Geografis.
Selain memberikan layanan konsultasi, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi dan pemantauan kinerja pelayanan KI di Kalimantan Barat. Melalui sistem Dashboard Monitoring, Kanwil dapat menilai progres pendaftaran KI secara real time, sekaligus menjadi dasar perumusan strategi peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, dalam keterangannya menyampaikan bahwa layanan seperti ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi hasil karya masyarakat.
“Kantor Wilayah berkomitmen untuk menghadirkan layanan Kekayaan Intelektual yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui layanan konsultasi dan monitoring dashboard, kami ingin memastikan setiap karya, inovasi, dan produk lokal Kalimantan Barat mendapatkan perlindungan hukum yang layak,” ujar Kakanwil.
Kakanwil juga menambahkan bahwa pelayanan berbasis digital akan terus dikembangkan sejalan dengan upaya transformasi layanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.
“Kami mendorong masyarakat, pelaku usaha, serta perguruan tinggi untuk aktif mendaftarkan karya dan merek mereka. Perlindungan Kekayaan Intelektual bukan hanya bentuk pengakuan hukum, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah,” tutupnya.
Dengan pelaksanaan layanan ini, Kanwil Kemenkum Kalbar berharap dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual sekaligus mempercepat capaian kinerja pelayanan KI di wilayah Kalimantan Barat.
