Jakarta – Dalam upaya memperkuat pelaksanaan program kerja serta meningkatkan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di wilayah Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Senin (27/10).
Kunjungan ini dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan jajaran pejabat fungsional umum. Rombongan disambut hangat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Hantor Situmorang.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar menyampaikan laporan mengenai capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan AHU di wilayah Kalimantan Barat yang menunjukkan tren positif. Pihaknya juga menargetkan peningkatan PNBP sebesar 6 persen sebagai bagian dari indikator Perjanjian Kinerja yang ditetapkan untuk berjalan tahun.
Selain membahas capaian, kegiatan koordinasi ini juga menjadi wadah bagi Kanwil Kemenkum Kalbar untuk memperoleh arahan dan dukungan strategi dari Ditjen AHU dalam upaya peningkatan kinerja berkelanjutan, terutama pada layanan yang berdampak langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha seperti fidusia, apostille, serta layanan AHU lainnya.
Koordinasi ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam memastikan layanan hukum yang cepat, tepat, dan akuntabel.
Menanggapi hasil pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan komitmennya untuk terus melakukan inovasi dan peningkatan layanan hukum di daerah.
“Kegiatan koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan dan strategi layanan AHU di Kalimantan Barat. Kami berkomitmen untuk mencapai target peningkatan PNBP dan memastikan layanan hukum kepada masyarakat berjalan semakin optimal,” ujar Jonny.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi yang solid dengan Ditjen AHU merupakan kunci utama dalam menjaga kualitas layanan publik di bidang hukum.
“Kami akan mendokumentasikan seluruh Arahan dari Ditjen AHU dan terus melakukan evaluasi secara berkala agar capaian kinerja di wilayah dapat meningkat secara berkelanjutan. Layanan AHU harus dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Barat,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjutnya, Kanwil Kemenkum Kalbar akan menyesuaikan strategi layanan AHU sesuai Arah pusat serta melaporkan perkembangan capaian PNBP secara berkala kepada Ditjen AHU. (Humas/muda).
Dokumentasi:
.
