Pontianak – Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Seri Webinar Edukasi KI #28 yang mengangkat tema “Pelayanan Teknis Paten”, Senin (25/8/2025). Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan menghadirkan Dwi Waskita Trisna Utama, Pemeriksa Paten Ahli Madya, sebagai narasumber utama.
Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta mengenai prosedur, persyaratan, serta aspek teknis dalam pendaftaran dan pemeriksaan paten. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida Wahid beserta jajaran Bidang Pelayanan KI turut hadir dalam kegiatan ini, menandakan komitmen Kanwil Kemenkumham Kalbar dalam memperkuat layanan kekayaan intelektual, khususnya di bidang paten.
Dalam paparannya, Dwi Waskita Trisna Utama menjelaskan secara rinci mengenai struktur organisasi pada Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan paten dilakukan oleh tim teknis sesuai bidang keahlian, meliputi mekanik, elektro-fisika, kimia, farmasi, hingga biologi. Pembagian ini, menurutnya, penting untuk menjamin kualitas pemeriksaan sehingga setiap permohonan paten dapat ditangani secara tepat.
Lebih lanjut, Dwi Waskita memaparkan tugas pokok Tim Kerja Pelayanan Teknis Paten yang meliputi penyusunan laporan statistik hasil pemeriksaan substantif, distribusi dokumen permohonan, pemeriksaan administratif, hingga penyempurnaan dokumen sesuai kebutuhan. Dari sisi keluaran, tim menghasilkan laporan bulanan dan triwulanan, redistribusi dokumen berdasarkan bidang teknis, serta laporan hasil pemeriksaan substantif sebagai bahan evaluasi kinerja.
Narasumber juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses bisnis pelayanan teknis paten. Alur yang dijalankan mencakup penerimaan permohonan, pemeriksaan formalitas, pengklasifikasian bidang, publikasi, hingga pemeriksaan substantif. Dalam tahap ini, pemohon diberikan kesempatan memberikan tanggapan apabila ditemukan kekurangan. “Mekanisme ini menjaga transparansi sekaligus memberi ruang perbaikan bagi pemohon agar patennya dapat diterima,” jelas Dwi Waskita.
Sebagai penutup, Dwi Waskita menampilkan contoh laporan hasil pemeriksaan substantif baik individu maupun kolektif. Laporan tersebut menjadi alat ukur untuk memantau backlog dokumen, kinerja pemeriksa, serta progres penyelesaian pemeriksaan. Dengan adanya transparansi laporan, pengelolaan permohonan paten diharapkan lebih akuntabel dan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan layanan paten di masa mendatang.
Dari kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalbar juga merumuskan tindak lanjut strategis. Pertama, mengadakan sosialisasi dan klinik paten di universitas maupun lembaga penelitian di Kalimantan Barat guna mendorong inventor lokal memahami mekanisme pendaftaran paten. Kedua, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mengidentifikasi potensi invensi yang layak dipatenkan. Ketiga, melakukan inventarisasi hasil penelitian, inovasi, dan teknologi lokal yang berpotensi diajukan sebagai paten.
Dengan adanya webinar edukasi ini, diharapkan pemahaman dan kapasitas jajaran pelayanan kekayaan intelektual semakin meningkat, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya para peneliti dan inovator di Kalimantan Barat.
