Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Serah Terima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 yang digelar secara daring melalui platform Zoom, Rabu (1/10).
Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, Fajar Sulaiman Taman dilaksanakan secara Luring dan Daring, terpusat di Graha Pengayoman Jakarta dengan dihadiri 14 pejabat eselon I dan II secara langsung, serta diikuti 90 pejabat lain secara virtual, termasuk seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi terkait.
Dari laporan yang disampaikan, jumlah PPPK yang diserahterimakan tahun ini mencapai 673 orang, terdiri dari 327 PPPK Penuh Waktu dan 346 PPPK Paruh Waktu. Untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, alokasi yang diterima adalah 4 formasi PPPK Paruh Waktu.
Dalam kegiatan di Kanwil Kalimantan Barat hadir Kepala Kanwil Jonny Pesta Simamora, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida Wahid, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Zuliansyah, Kepala Bagian Umum dan TU Ferry Indrawan, Timja SDM, serta pegawai PPPK yang baru diangkat.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan apresiasi atas tambahan formasi PPPK yang diberikan, sekaligus menekankan pentingnya integritas dan kinerja bagi pegawai yang baru bergabung.
“Empat formasi PPPK yang diterima Kanwil Kalbar ini bukan sekadar tambahan tenaga, tetapi amanah untuk memperkuat pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum. Kami berharap para pegawai PPPK dapat segera beradaptasi, bekerja profesional, dan berkontribusi nyata dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi,” ujar Jonny.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat akan segera melaksanakan penyerahan Surat Keputusan (SK) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), memastikan pencatatan absensi melalui SIMPEG, serta berkoordinasi dengan Biro SDM dan Biro Keuangan terkait mekanisme kinerja dan pembayaran upah pegawai PPPK.
Dengan adanya penguatan sumber daya manusia melalui PPPK ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat optimistis dapat meningkatkan kinerja organisasi sekaligus mendukung program prioritas Kementerian Hukum secara lebih efektif. (Humas).
Dokumentasi:
