Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Pembukaan Rekonsiliasi dan Pemuktahiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun 2025 secara virtual. Kegiatan ini diselenggarakan untuk seluruh Satuan Kerja dan Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum, sebagai tindak lanjut dari surat Kepala Biro Keuangan Nomor SEK.3-KU.04.02-121 tanggal 4 Juli 2025, Senin (07/07).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum Sri Yusfini Yusuf. Dalam Segalanya, ia mengapresiasi kinerja seluruh penyusun laporan keuangan di tingkat satuan kerja dan kantor wilayah atas kontribusi nyata dalam menjaga akuntabilitas keuangan, sehingga Kementerian Hukum dan HAM kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-16 berturut-turut, terakhir pada Anggaran Tahun 2024. Ia menekankan pentingnya kelancaran proses likuidasi dan penyusunan laporan semesteran sebagai bagian dari tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 melibatkan seluruh entitas akuntansi dan pelaporan dengan kode Bagian Anggaran (BA) 135 (Kementerian Hukum) dan BA 013 (Kementerian Hukum dan HAM) yang belum melakukan likuidasi. Sementara itu, untuk entitas yang telah menyelesaikan proses likuidasi, penyusunan dilakukan melalui Laporan Keuangan Penutup dengan Merujuk pada kode BA 013.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar ini, para penyusun Laporan Keuangan dan Laporan BMN juga menyimak sejumlah Arah penting sebagai tindak lanjut kegiatan, antara lain memastikan kelengkapan proses likuidasi antara kode satuan kerja lama dan baru, memastikan untuk melakukan list pada aplikasi Mon Sakti secara berkala, serta melakukan pemantauan dan validasi data pendukung laporan keuangan secara berjenjang.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat menyusun laporan keuangan Semester I Tahun 2025 secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku demi mendukung pengelolaan keuangan negara yang profesional dan bertanggung jawab.
Dokumentasi:
