Pontianak — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Barat menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Singkawang mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja delapan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Rapat berlangsung, di Ruang Rapat Yasonna H. Laoly Kanwil Kemenkum Kalbar. pada Rabu, (29/10).
Rapat dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kota Singkawang secara virtual , termasuk Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Singkawang, Kepala Bagian Organisasi, sejumlah kepala dinas terkait, serta Tim Pengharmonisasian Kanwil Kemenkum Kalbar. Turut hadir mahasiswa PKL dari Universitas Tanjungpura dan Politeknik Negeri Pontianak sebagai pengamat.
Dalam sambutannya, Jonny Pesta Simamora menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan kewajiban Kanwil Kemenkum untuk memastikan tercapainya rancangan peraturan daerah dengan norma dan hierarki peraturan-undangan yang berlaku.
“Rapat harmonisasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang lahir dari pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat, substansi yang tepat, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Jonny.
Ia menambahkan, harmonisasi juga merupakan ruang untuk menyelaraskan pandangan antarperangkat daerah sehingga regulasi yang diterbitkan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan transparan.
“Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat berkomitmen untuk mendorong terciptanya regulasi yang berkualitas. Produk hukum yang baik akan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang jelas, tidak tumpang tindih, dan berorientasi pada pelayanan publik. Itulah esensi dari harmonisasi kerja ini,” tegas Jonny.
Dalam rapat, Pemrakarsa menjelaskan bahwa penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) bertujuan menata dan menyeimbangkan beban kerja antarperangkat daerah sesuai prinsip right sizing Organization, yakni organisasi yang ramping struktur namun kaya fungsi. Penyusunan SOTK juga menekankan empat prinsip dasar:
Kelembagaan, mengikuti amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Efisiensi dan efektivitas, memastikan organisasi tidak gemuk, namun responsif dalam pelayanan. Akuntabilitas kinerja, pembagian tugas dan fungsi yang jelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Adaptif terhadap perubahan, menyesuaikan kebutuhan pelayanan publik dan perkembangan digital.
Pembahasan dilakukan secara rinci mulai dari judul hingga ketentuan penutup. Tim harmonisasi mencermati setiap pasal dari delapan rancangan peraturan wali kota tersebut dan menemukan beberapa hal yang perlu perbaikan, seperti penyesuaian pertimbangan, dasar hukum, ketentuan umum, serta penyempurnaan rumusan sesuai kaidah teknik penyusunan peraturan-undangan.
Sebagai tindak lanjut, pemrakarsa diberikan waktu dua hari kerja untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap rencana peraturan tersebut sebelum proses harmonisasi tahap berikutnya.
Dengan berlangsungnya rapat ini, Kanwil Kemenkum Kalbar mengumumkan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas, akuntabel, dan berpihak pada pelayanan publik . (Humas/Jm).
Dokumentasi:
