Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menyelenggarakan Rapat Persiapan Tim Diskusi Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2025 bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Kegiatan ini mengangkat topik “Analisis Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris”, Rabu (10/9).
Rapat dipimpin oleh Analis Hukum Ahli Madya, Ary Widya Anitasari, selaku Ketua Tim Diskusi Strategi Kebijakan Hukum. Hadir sebagai peserta antara lain Analis Hukum Ahli Muda, Henni Oktora Widiastuti; Pranata Komputer Ahli Pertama, Haris Fadillah; jajaran JFU Badan Strategi Kebijakan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat; serta CPNS Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.
Dalam arahannya, Ary Widya Anitasari menegaskan pentingnya persiapan yang matang untuk menyukseskan kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan Hukum yang diselenggarakan berlangsung pada tanggal 22 Oktober 2025. Ia menyampaikan bahwa tim sebelumnya telah menyiapkan Surat Keputusan Tim Diskusi serta Term of references (ToR) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
Rapat kemudian membahas sejumlah aspek teknis, di antaranya penentuan narasumber, moderator, pembawa acara, desain poster dan publikasi kegiatan, hingga kesiapan perangkat hybrid technology yang akan mendukung penyiaran acara. Persiapan logistik dan perlengkapan lain juga menjadi perhatian agar kegiatan berjalan lancar.
Sebagai tindak lanjut, tim sepakat untuk terus melakukan koordinasi, baik secara internal maupun eksternal, guna memastikan seluruh kebutuhan kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2025 dapat terpenuhi tepat waktu.
Dokumentasi:
